REGIONAL:
- FPIR mengapresiasi penolakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit terhadap kementerian khusus kepolisian pada Senin (26/1/2026).
- Keputusan tersebut menegaskan posisi Polri tetap bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai konstitusi negara.
- FPIR menilai pembentukan kementerian kepolisian berpotensi menambah birokrasi dan membuka ruang intervensi politik.
Suara.com - Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) menyampaikan apresiasi terhadap sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana pembentukan kementerian khusus kepolisian dan menegaskan bahwa Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Koordinator FPIR, Fauzan Ohorella, menilai keputusan tersebut sebagai bentuk komitmen kuat terhadap konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang telah diatur dalam undang-undang.
Dalam sistem yang berlaku saat ini, Polri merupakan alat negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Kami menilai sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sangat tepat dan visioner. Polri di bawah Presiden adalah bentuk penegasan bahwa institusi kepolisian harus berdiri netral, profesional, dan tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik birokrasi,” ujar Fauzan dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian polisi berpotensi menambah kerumitan birokrasi dalam tubuh pemerintahan.
Ia juga menilai langkah tersebut bisa membuka ruang intervensi politik yang lebih luas terhadap institusi Polri.
Padahal, lanjutnya, Polri saat ini tengah menjalankan agenda besar transformasi kelembagaan melalui program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).
Program tersebut menekankan penguatan profesionalitas, transparansi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Keputusan Kapolri menolak wacana kementerian polisi adalah langkah strategis untuk menjaga marwah dan independensi Polri. Polri harus fokus pada penguatan budaya organisasi, peningkatan kualitas SDM, serta pelayanan hukum yang adil bagi masyarakat,” tegas Fauzan.
FPIR juga menilai konsistensi Kapolri dalam mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden menunjukkan keberpihakan pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan elite maupun wacana politik jangka pendek.
“Ini adalah sinyal kuat bahwa Polri ingin tetap berada di jalur reformasi dan transformasi. Kami mendorong agar sikap ini didukung oleh seluruh elemen bangsa, agar Polri benar-benar menjadi institusi yang profesional, modern, dan dipercaya publik,” tutupnya.
TERPOPULER