Skandal Kuota Haji, Staf Asrama Haji Bekasi Diperiksa KPK

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak cepat mengusut tuntas benang kusut dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024.

Fokus penyidikan kini mulai menyasar level teknis di lapangan. Terbaru, penyidik lembaga antirasuah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dari lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), termasuk salah satu staf dari Asrama Haji Bekasi.

Langkah ini diambil untuk mendalami bagaimana mekanisme penentuan kuota haji yang diduga diselewengkan hingga merugikan negara dalam jumlah fantastis.

Pemeriksaan Saksi dari Bekasi dan Kemenag Pusat

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi adanya pemanggilan saksi-saksi penting pada hari ini. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya pengumpulan alat bukti untuk memperkuat sangkaan terhadap para tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Hari ini Selasa, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebagaimana dilansir Antara, Selasa (27/1/2026).

Dua sosok yang dipanggil adalah MAS, yang menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, Bina Penyelenggaraan Haji Khusus periode 2023-2024, serta seorang staf berinisial NAD yang bertugas di Asrama Haji Bekasi.

Kehadiran NAD menarik perhatian publik karena Asrama Haji Bekasi merupakan salah satu titik embarkasi terbesar di Indonesia yang melayani ribuan jemaah setiap tahunnya.

Kasus ini bukan perkara kecil. Sejak diumumkan pada 9 Agustus 2025, intensitas penyidikan terus meningkat. Hanya berselang dua hari setelah dimulainya penyidikan, tepatnya pada 11 Agustus 2025, KPK merilis temuan awal yang mengejutkan: estimasi kerugian negara akibat praktik lancung ini mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Besarnya angka kerugian ini diduga berasal dari manipulasi distribusi kuota haji tambahan yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

KPK juga telah melakukan langkah preventif dengan mencegah tiga orang kunci untuk bepergian ke luar negeri.

Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Menag Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, serta Masyhur yang merupakan pemilik biro perjalanan haji Maktour.

Puncaknya, pada 9 Januari 2026, KPK secara resmi menetapkan Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan Ishfah Abidal Aziz (IAA) sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat menjadi aktor intelektual di balik kebijakan kuota yang menyimpang tersebut.

Temuan Pansus DPR

Penyidikan KPK ini berjalan beriringan dengan temuan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI. Pansus menemukan adanya kejanggalan fatal dalam pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Alih-alih mengikuti aturan yang tertuang dalam Pasal 64 UU Nomor 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Yaqut justru mengambil kebijakan sepihak.

Berdasarkan undang-undang tersebut, kuota haji khusus seharusnya hanya mendapatkan porsi 8 persen, sementara 92 persen sisanya diperuntukkan bagi jemaah haji reguler yang telah mengantre belasan hingga puluhan tahun.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan pembagian yang sangat berbeda, yakni 50 berbanding 50. Sebanyak 10.000 kuota diberikan untuk haji reguler dan 10.000 lainnya dialokasikan untuk haji khusus.

Kebijakan "bagi rata" ini dianggap sangat mencederai rasa keadilan bagi jutaan calon jemaah haji reguler yang mayoritas berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah di berbagai pelosok Indonesia.