- Dino menyarankan Indonesia menyiapkan opsi keluar dari *Board of Peace* jika merugikan kepentingan nasional.
- Indonesia diminta menolak membayar iuran mahal dan menolak tugas melucuti senjata Hamas di Gaza.
- Pemerintah harus kritis memastikan tujuan Dewan adalah kemerdekaan Palestina, bukan sekadar solusi bisnis properti.
Suara.com - Pemerintah Indonesia disarankan memiliki opsi untuk keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Saran itu menjadi salah satu poin masukan Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, kepada pemerintah Indonesia.
Melalui keterangan video di akun Instagram pribadinya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini membeberkan enam saran kepada pemerintah Indonesia perihal keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian.
Saran pertama, Dino meminta pemerintah untuk selalu menyimpan opsi bagi Indonesia untuk keluar dari Board of Peace.
"Kalau Board of Peace ternyata melenceng atau bahkan mengecilkan peran PBB, dan kalau Board of Peace benar-benar menjadi Board of Trump dan menjadi platform agenda politik luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan dan prinsip kita atau dengan hukum internasional, sebaiknya kita keluar," tutur Dino, dikutip Selasa (27/1/2026).
Dino menekankan sikap bebas aktif mengharuskan Indonesia untuk tidak menjadi antek siapa pun.
"Tegaskan pula dari awal bahwa Indonesia tidak akan mungkin membayar iuran 1 miliar dolar AS untuk menjadi anggota permanen Board of Peace. Jumlah itu 500 kali lebih besar dari iuran tahunan Indonesia untuk Sekretariat ASEAN," kata Dino.
Saran kedua, dalam kaitannya dengan Gaza, Dino mengingatkan bahwa masalah yang pastinya akan rumit sekali adalah keikutsertaan Hamas, baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun militer.
Menurutnya, Indonesia dapat berbagi pandangan dengan Board of Peace berdasarkan banyaknya pengalaman.
"Misalnya, bagaimana Indonesia dalam konflik Aceh melakukan demiliterisasi dan mengintegrasikan GAM setelah perjanjian damai, atau bagaimana Indonesia bisa mencapai rekonsiliasi dengan Timor Leste setelah proses referendum yang sempat diwarnai oleh kekerasan, atau bagaimana Indonesia sebagai mediator dapat membantu mempersatukan pihak-pihak yang dulu berkonflik di Kamboja," tutur Dino.
Baca Juga: Board of Peace dan Paradoks Diplomasi Indonesia
Saran ketiga, Dino memperkirakan hal yang paling diharapkan Trump dari keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace adalah kontribusi Indonesia dalam pasukan perdamaian atau International Stabilization Force (ISF) yang sudah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB.
"Kenapa? Karena negara-negara Arab umumnya tidak mau ambil bagian dalam pasukan ini karena risikonya yang tinggi dan juga pertimbangan lain. Karena itu, kita harus ikut bersuara dan ikut merumuskan syarat dan modalitas dari pasukan ISF itu. Harus jelas dari awal," kata Dino.
Ia mewanti-wanti agar pasukan ISF dari Indonesia jangan sampai dimanfaatkan.
"Jangan sampai Indonesia, maaf, seolah menjadi satpam proyek properti orang lain. Peran Indonesia adalah untuk menjaga keberlangsungan gencatan senjata demi keselamatan rakyat Palestina di wilayah konflik Gaza. Kita juga jangan mau disuruh melucuti senjata Hamas, karena ini bukan misi dari TNI. Dan ini bisa memicu bentrokan yang tidak kita inginkan, bahkan bisa membuat kita bermusuhan dengan sebagian rakyat Palestina," tuturnya.
Saran keempat, Dino mengaku sempat merasa khawatir melihat presentasi mengenai New Gaza dan New Rafah yang sangat futuristis tapi terasa muluk-muluk.
Ia mengatakan Indonesia harus bisa meyakinkan Board of Peace bahwa yang dibutuhkan rakyat Palestina di Gaza bukan solusi bisnis, tapi solusi politik dan solusi sosial.
