Opsi Keluar Dari Board of Peace dan 5 Saran Dino Patti Djalal ke Pemerintah

Suara.com - Pemerintah Indonesia disarankan memiliki opsi untuk keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Saran itu menjadi salah satu poin masukan Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, kepada pemerintah Indonesia.

Melalui keterangan video di akun Instagram pribadinya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini membeberkan enam saran kepada pemerintah Indonesia perihal keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian.

Saran pertama, Dino meminta pemerintah untuk selalu menyimpan opsi bagi Indonesia untuk keluar dari Board of Peace.

"Kalau Board of Peace ternyata melenceng atau bahkan mengecilkan peran PBB, dan kalau Board of Peace benar-benar menjadi Board of Trump dan menjadi platform agenda politik luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan dan prinsip kita atau dengan hukum internasional, sebaiknya kita keluar," tutur Dino, dikutip Selasa (27/1/2026).

Dino menekankan sikap bebas aktif mengharuskan Indonesia untuk tidak menjadi antek siapa pun.

"Tegaskan pula dari awal bahwa Indonesia tidak akan mungkin membayar iuran 1 miliar dolar AS untuk menjadi anggota permanen Board of Peace. Jumlah itu 500 kali lebih besar dari iuran tahunan Indonesia untuk Sekretariat ASEAN," kata Dino.

Saran kedua, dalam kaitannya dengan Gaza, Dino mengingatkan bahwa masalah yang pastinya akan rumit sekali adalah keikutsertaan Hamas, baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun militer.

Menurutnya, Indonesia dapat berbagi pandangan dengan Board of Peace berdasarkan banyaknya pengalaman.

"Misalnya, bagaimana Indonesia dalam konflik Aceh melakukan demiliterisasi dan mengintegrasikan GAM setelah perjanjian damai, atau bagaimana Indonesia bisa mencapai rekonsiliasi dengan Timor Leste setelah proses referendum yang sempat diwarnai oleh kekerasan, atau bagaimana Indonesia sebagai mediator dapat membantu mempersatukan pihak-pihak yang dulu berkonflik di Kamboja," tutur Dino.

Saran ketiga, Dino memperkirakan hal yang paling diharapkan Trump dari keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace adalah kontribusi Indonesia dalam pasukan perdamaian atau International Stabilization Force (ISF) yang sudah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB.

"Kenapa? Karena negara-negara Arab umumnya tidak mau ambil bagian dalam pasukan ini karena risikonya yang tinggi dan juga pertimbangan lain. Karena itu, kita harus ikut bersuara dan ikut merumuskan syarat dan modalitas dari pasukan ISF itu. Harus jelas dari awal," kata Dino.

Ia mewanti-wanti agar pasukan ISF dari Indonesia jangan sampai dimanfaatkan.

"Jangan sampai Indonesia, maaf, seolah menjadi satpam proyek properti orang lain. Peran Indonesia adalah untuk menjaga keberlangsungan gencatan senjata demi keselamatan rakyat Palestina di wilayah konflik Gaza. Kita juga jangan mau disuruh melucuti senjata Hamas, karena ini bukan misi dari TNI. Dan ini bisa memicu bentrokan yang tidak kita inginkan, bahkan bisa membuat kita bermusuhan dengan sebagian rakyat Palestina," tuturnya.

Saran keempat, Dino mengaku sempat merasa khawatir melihat presentasi mengenai New Gaza dan New Rafah yang sangat futuristis tapi terasa muluk-muluk.

Ia mengatakan Indonesia harus bisa meyakinkan Board of Peace bahwa yang dibutuhkan rakyat Palestina di Gaza bukan solusi bisnis, tapi solusi politik dan solusi sosial.

"Di Gaza, jatuhnya 70.000 korban jiwa pasti akan meninggalkan luka yang mendalam di antara keluarga mereka dan juga di kalangan rakyat Palestina. Dan banyak dari mereka yang bertekad balas dendam dan akan terbalut dalam permusuhan dan kebencian yang abadi," kata Dino.

Dino berujar situasi tersebut tidak bisa diobati dengan miliaran dolar, bahkan triliunan dolar, apalagi dengan pendekatan yang tidak memedulikan nurani dan aspirasi rakyat Palestina.

"Ingat, sama seperti Indonesia dulu, yang paling dituntut rakyat Indonesia bukanlah kesejahteraan, tapi kemerdekaan. Bahkan kemerdekaan lebih penting daripada perdamaian. Percuma saja ada perdamaian bahkan kesejahteraan juga kalau mereka terus terbelenggu dalam penjajahan, penindasan, dan diskriminasi. Tanpa kemerdekaan, semua yang lain tidak ada artinya," kata Dino.

Saran kelima, Dino mengatakan ia telah membaca ada perbedaan tujuan yang fundamental dalam pembentukan Board of Peace. Menurutnya, Perdana Menteri Netanyahu melihat Board of Peace sebagai platform untuk memadamkan aspirasi kemerdekaan Palestina, meminggirkan rakyat Palestina dari tanah mereka sendiri, dan memperkuat kontrol Israel atas wilayah Palestina.

"Karenanya sejak awal Indonesia harus menegaskan kalau Board of Peace tidak ada komitmen ke arah solusi dua negara, ke arah kemerdekaan Palestina, maka Indonesia dalam satu tahun atau dua tahun perlu keluar dari Board of Peace," kata Dino.

Saran keenam, Dino menegaskan agar Indonesia harus bisa memosisikan diri dalam Board of Peace sebagai anggota yang kritis dan independen.

"Jangan menjadi anggota yang pasif dan penurut sebagaimana yang mungkin diharapkan oleh Ketua Board of Peace. Dan kalau kita merasa diperalat oleh kepentingan pihak lain yang ngawur, atau menjadi bagian dari agenda yang aneh-aneh yang bertentangan dengan kepentingan kita, dengan prinsip kita, dan dengan hukum internasional, sebaiknya Indonesia segera cabut. Karena itu sepenuhnya juga dimungkinkan oleh pasal 2.4 dari piagam Board of Peace," kata Dino.