- Menteri Sosial Gus Ipul menyampaikan kebutuhan pasca-bencana Sumatera diperkirakan lebih dari Rp2 triliun kepada Komisi VIII DPR RI.
- Kementerian Sosial hanya memiliki ketersediaan dana Rp600 miliar yang dialihkan dari direktif Presiden untuk penanganan mendesak.
- Pagu anggaran kebencanaan Kemensos 2026 turun drastis menjadi Rp179 miliar dibandingkan pagu tahun sebelumnya.
Suara.com - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, memaparkan tantangan besar dalam pendanaan penanganan pasca-bencana, khususnya untuk wilayah Sumatra (Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat).
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Gus Ipul mengungkapkan bahwa estimasi kebutuhan anggaran untuk pemulihan di tiga provinsi tersebut mencapai angka yang sangat besar, sementara ketersediaan dana saat ini masih jauh dari mencukupi.
"Sementara Bapak Ibu sekalian inilah gambaran kebutuhan anggaran kita untuk urusan kebencanaan ini. Kebutuhan anggaran penanganan pasca bencana Sumatera aja diperkirakan Rp2 triliun lebih," ujar Gus Ipul di hadapan anggota dewan.
Kementerian Sosial kekinian mengandalkan anggaran sekitar Rp600 miliar yang berasal dari pengalihan lewat Rincian Output (RO) atau direktif Presiden.
Namun, dana tersebut diprioritaskan untuk penanganan mendesak di wilayah terdampak paling parah.
"Anggaran yang tersedia di RO kami adalah Rp600 miliar lebih, tadi sudah kami sampaikan sehingga masih ada kekurangan sekitar Rp1 triliun lebih," jelasnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menyoroti penurunan pagu anggaran kebencanaan Kemensos yang cukup signifikan pada tahun 2026 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi beban tambahan di tengah banyaknya titik bencana yang harus ditangani.
![Petugas dari Kementerian PU Tengah Membersihkan Gelondongan Kayu Besar dan Lumpur di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin [Dini Afrianti Efendi/Suara.com]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/12/28/61132-bencana-alam-sumatera.jpg)
"Untuk tahun 2025 saja sebagai perbandingan, Bapak Ibu sekalian, anggaran di kebencanaan kita ada 519 miliar lebih. Sementara pagu anggaran kami di tahun 2026 hanya ada 179 miliar lebih. Turun di tahun 2025 sebesar 339 miliar lebih. Jadi ada penurunan. Untuk itu nanti mohon bisa didiskusikan dan kita mohon dukungan dari para anggota DPR," ungkapnya.
Baca Juga: Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Sekolah di Sumbar-Sumut Mulai Normal 100 persen, di Aceh Baru 95 persen
Berdasarkan simulasi data sementara, dana triliunan rupiah tersebut sangat dibutuhkan untuk berbagai komponen bantuan sosial bagi para penyintas bencana, mulai dari santunan hingga pemulihan ekonomi.
"Ini simulasi kami, jadi dan untuk santunan ahli waris, kemudian untuk isian hunian tetap dan hunian sementara, untuk penguatan ekonomi bagi korban bencana, dan bantuan jaminan hidup atau pemberian lauk pauk. Ini adalah simulasi kami berdasarkan pada data sementara," paparnya.
Kendati begitu, Gus Ipul menekankan bahwa penyaluran bantuan tersebut akan tetap melalui mekanisme verifikasi yang ketat, mulai dari validasi data BNPB hingga usulan dari pemerintah daerah yang disetujui Kementerian Dalam Negeri.
"Data sementara yang kami terima dari BNPB, kemudian nanti tentu pada akhirnya berdasarkan usulan dari kabupaten kota yang nanti disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri baru kami salurkan," pungkasnya.
