Banjir dan Longsor Berulang, Auriga Ungkap Deforestasi 'Legal' Jadi Biang Kerok

Suara.com - Rentetan bencana alam, mulai dari banjir bandang hingga tanah longsor yang melanda berbagai wilayah Indonesia belakangan ini, dinilai bukan semata-mata dipicu oleh cuaca ekstrem.

Direktur Penegakan Hukum Auriga Nusantara, Roni Saputra, menegaskan bahwa kerusakan lingkungan masif akibat hilangnya tutupan hutan menjadi faktor utama di balik meningkatnya intensitas bencana tersebut.

Auriga Temukan Pola Deforestasi Legal

Roni memaparkan hasil riset Auriga Nusantara yang menemukan adanya pola penggundulan hutan yang terstruktur. Ia menyebut fenomena ini sebagai deforestasi legal.

Menurutnya, deforestasi di Indonesia terjadi melalui dua jalur, yakni ilegal dan legal. Namun, dampak terluas justru berasal dari jalur legal melalui pemberian izin oleh pemerintah kepada korporasi.

“Yang dilakukan secara legal itu ya dengan pemberian izin oleh pemerintah. Karena ketika pemerintah memberikan hak pengelolaan kepada swasta, korporasi, nah nanti mereka bisa melakukan pembukaan lahan. Mereka bisa menebang pohon, mengganti pohon dengan sawit,” ujar Roni dalam kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Rabu (28/1/2026).

Hutan Hilang, Fungsi Ekologis Ikut Lenya

Roni menyoroti minimnya upaya pemulihan lingkungan setelah izin pengelolaan diberikan. Banyak kawasan yang dulunya merupakan hutan alam kini beralih fungsi menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI) atau perkebunan sawit.

Perubahan ini, kata dia, merusak kemampuan alami tanah dalam menyerap dan menahan air.

Menjawab anggapan bahwa perkebunan sawit tetap membuat lahan terlihat hijau, Roni menegaskan bahwa secara ekologis kondisi tersebut menyesatkan.

“Nggak bisa dikatakan tetap hijau. Kalau dilihat hijau, betul, tapi kan fungsinya tidak sama,” jelasnya.

Dampak Nyata: Banjir Bandang dan Longsor

Akibat hilangnya kemampuan alam menahan laju air, material seperti tanah dan gelondongan kayu dari kawasan hutan yang telah dikonversi akhirnya terbawa arus deras saat hujan lebat dan menerjang permukiman warga.

Fenomena ini tercatat terjadi di berbagai daerah, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan, Papua, Maluku, hingga Jawa Barat.

Status Hutan Terus Diturunkan

Lebih lanjut, Roni mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai kerap menurunkan status kawasan hutan demi kepentingan ekonomi.

Ia mencontohkan bagaimana kawasan hutan lindung perlahan menyusut setelah statusnya diubah menjadi hutan produksi, lalu kembali diturunkan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang dapat dimanfaatkan untuk perkebunan.

“Hutan lindung ini kan selalu berkurang, karena itu tadi setelah pohonnya ditebang ya sudah ini masih bisa digunakan untuk hutan produksi. Nah, turunlah satu jadi hutan produksi terbatas, hutan produksi konversi, dan lain-lain. Kalau sudah tidak ada ya sudah, ini bisa nanti untuk perkebunan,” tegas Roni.

Dorongan untuk Seimbangkan Investasi dan Lingkungan

Roni berharap pemerintah mulai menyeimbangkan ambisi investasi dengan perlindungan lingkungan yang lebih ketat. Tanpa perubahan kebijakan, masyarakat akan terus menjadi korban dari bencana ekologis yang berulang.

Menurutnya, bencana yang terjadi saat ini bukan lagi sekadar peristiwa alam, melainkan konsekuensi dari keputusan tata kelola lingkungan yang abai terhadap daya dukung ekosistem.

Reporter: Tsabita Aulia