Suara.com - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menerima audiensi sejumlah kepala daerah membahas tindak lanjut Program Sekolah Rakyat.
Hadir dalam pertemuan ini Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Bupati Sukamara Masduki, dan Bupati Aceh Besar Muharram Idris di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (28/1/2026).
Wamensos Agus Jabo menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden dan dilaksanakan melalui kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Perintah Presiden, semua harus disinergikan dan dikolaborasikan,” ujar Agus Jabo.
Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan melalui pembagian peran lintas kementerian.
“Pembangunan fisik Sekolah Rakyat dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, sementara setelah sekolah selesai dibangun, pengelolaannya berada di Kementerian Sosial,” tegasnya.
Dalam audiensi dengan Wali Kota Baubau Yusran Fahim, dibahas perkembangan usulan Sekolah Rakyat di Kota Baubau. Pemerintah Kota Baubau mengusulkan lahan seluas 7,9 hektare yang dinyatakan memenuhi persyaratan.
Berdasarkan pembahasan, Kota Baubau diarahkan masuk dalam tahap ketiga pembangunan Sekolah Rakyat, dengan proses administrasi dan tender direncanakan mulai Maret.
Sementara audiensi dengan Bupati Aceh Besar Muharram Idris membahas keberadaan sekolah rintisan dan rencana pembangunan sekolah permanen. Aceh Besar telah memiliki dua sekolah rintisan yang berjalan sejak 2025 dengan jumlah sekitar 200 siswa jenjang SMA.
Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 14,24 hektare untuk sekolah permanen. Dalam pembahasan, tercatat beberapa catatan teknis terkait lokasi lahan, akses jalan, jaringan listrik, dan ketersediaan air bersih. Usulan Aceh Besar masuk dalam tahap ketiga pembangunan, dengan syarat melengkapi administrasi dan persyaratan teknis.
Adapun pertemuan dengan Bupati Sukamara Masduki membahas kebutuhan Sekolah Rakyat di wilayah dengan jarak tempuh pendidikan yang jauh. Pemerintah Kabupaten Sukamara menyampaikan terdapat hampir 200 anak yang menjadi sasaran program.
Pemkab Sukamara mengusulkan lahan awal 5 hektare dan kemudian menambah luasan hingga lebih dari 6,8 hektare, dengan sertifikat atas nama pemerintah daerah. Lahan tersebut telah disurvei dan dinyatakan layak oleh Kementerian PUPR, dengan catatan sebelumnya terkait kekurangan luas lahan yang kini telah dipenuhi.
“Yang penting proposal dan administrasi beres, lalu teknisnya dikunci bersama,” tutup Agus Jabo.***
TERPOPULER
