Suap Pengurusan Jabatan di Kabupaten Ponorogo: Saksi dari Dokter Mangkir, KPK Beri Peringatan Keras!

Suara.com - Penyelidikan kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo terus bergulir.

Namun, agenda pemeriksaan saksi yang dijadwalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menemui hambatan. Seorang dokter bernama David Andreasmito, yang dipanggil sebagai saksi, mangkir dari undangan penyidik.

Hingga Rabu (28/1/2026) sore, batang hidung David tak kunjung tampak di Gedung Merah Putih KPK.

“(Saki) tidak hadir,” tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Budi menjelaskan bahwa pemeriksaan ini berkaitan erat dengan sengkarut dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pengadaan di RSUD dr. Harjono, hingga gratifikasi yang menjerat petinggi Pemkab Ponorogo.

KPK pun melayangkan peringatan agar saksi tidak menghambat proses hukum.

“KPK mengimbau agar saksi kooperatif memenuhi panggilan penyidik, karena keterangannya dibutuhkan untuk memperkuat bukti-bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan ini,” tambah Budi.

"Uang Pengaman" Jabatan Sang Direktur

Kasus ini bermula dari ambisi untuk mempertahankan kursi kekuasaan.

KPK sebelumnya telah membongkar praktik lancung yang diduga dilakukan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Sugiri disinyalir menerima uang pelicin sebesar Rp900 juta dan sempat menagih tambahan fantastis senilai Rp1,5 miliar.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa pusaran kasus ini berawal dari rencana pergantian Direktur RSUD Dr. Harjono.

Sang petahana, Yunus Mahatma, diduga panik dan mencoba melobi Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono, agar posisinya tetap aman.

Demi "mengunci" jabatan tersebut, Yunus diduga mengguyur Bupati dan Sekda dengan uang panas dalam beberapa tahap.

Aliran Dana dan Drama OTT

Berdasarkan catatan penyidik, aliran uang tersebut terbagi dalam tiga klaster penyerahan sepanjang tahun 2025:

• Februari 2025: Yunus menyetor Rp400 juta kepada Bupati Sugiri melalui ajudannya.
• April-Agustus 2025: Uang senilai Rp325 juta mengalir ke kantong Sekda Agus Pramono.
• November 2025: Yunus kembali mengirim Rp500 juta untuk Sugiri melalui seorang kerabat bernama Ninik.

“Total uang yang telah diberikan YUM (Yunus) dalam tiga klaster penyerahan uang tersebut mencapai Rp 1,25 miliar, dengan rincian untuk SUG (Sugiri) sebesar Rp 900 juta dan AGP (Agus) senilai Rp 325 juta,” ungkap Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Pelarian praktik korupsi ini akhirnya terhenti lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada awal November 2025. Sebanyak 13 orang diamankan, termasuk Sugiri, Agus, dan Yunus.

Ironisnya, sebelum diciduk, Sugiri dilaporkan masih sempat "menagih" sisa uang komitmen.

“Bahwa sebelum kegiatan tangkap tangan, pada 3 November 2025, SUG meminta uang kepada YUM senilai Rp 1,5 miliar. Kemudian pada 6 November 2025, SUG kembali menagih uang tersebut,” pungkas Asep.