Baca 10 detik
- Ketua DPP PSI Bestari Barus nilai pengaitan Jokowi dalam kasus korupsi menteri, seperti kasus kuota haji Gus Yaqut, tidak tepat.
- Bestari tegaskan ranah Presiden adalah kebijakan, sementara menteri bertanggung jawab penuh atas implementasi teknis hukum.
- Jokowi menyebut hal itu dinamika politik wajar, walau menekankan tidak pernah mengarahkan menteri untuk melakukan korupsi.
"Ya disetiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya," terangnya saat ditemui, Jumat (30/1/2026).
Jokowi menjelaskan bahwa seluruh program kerja menteri memang bersumber dari kebijakan, arahan, dan perintah presiden.
"Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi tidak ada," ungkapnya.
