REGIONAL:
- Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva mengkritik penegakan hukum Indonesia tergerus populisme hukum berakar dari politik.
- Populisme hukum membuat penegakan hukum fokus pada sensasi dan dukungan publik, mengabaikan supremasi hukum.
- Hamdan mencontohkan kasus Pertamina, mengkritik penetapan tersangka dan perhitungan kerugian negara yang tidak prosedural.
Persoalan lain yang disoroti Hamdan yakni terkait penetapan Kerry Riza sebagai tersangka. Kerry didakwa merugikan negara hingga Rp2,9 triliun terkait penyewaan tangki BBM PT Orbit Terminal Merak (OTM).
"Yang namanya Kerry, dia disangka karena dia adalah beneficial owner, beneficial owner. Bahwa dia adalah pemegang saham. Dia tidak melakukan apa-apa. Bukan komisaris, dia bukan direksi, dan tidak melakukan apa-apa," kata Hamdan.
"Padahal dalam hukum pidana, beneficial owner bisa dipidana kalau itu menyangkut kejahatan korporasi. Ini bukan kejahatan korporasi. Dalam dakwaan Jaksa, tidak ada dakwaan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi oleh perusahaan, tapi oleh perseorangan. Yaitu ada direksi dari internal Pertamina dan kelompok pengusahanya, satu-satunya yang ditarik dalam hal ini adalah Kerry," sambungya.
Ia menjelaskan bahwa Pertamina menyewa fasilitas tangki OTM setelah proses penentuan harga melibatkan lembaga riset Universitas Indonesia dan kemudian dikaji ulang oleh internal perusahaan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada 2015, BPKP menyatakan proses bisnis penunjukan OTM sesuai pedoman pengadaan yang berlaku saat itu.
Hamdan menyebut angka Rp2,9 triliun dalam perkara tersebut merupakan total pendapatan PT OTM selama masa sewa tangki BBM. Fasilitas tangki pun masih digunakan hingga kini dan pembayaran tetap berjalan.
"Bagi saya semua sangat clear, sangat jelas, harga ditentukan oleh Pertamina dan Jaksa menyatakan begini: 'Kerugian Pertamina di penyewaan OTM adalah 2,9 triliun'. Setelah saya cari-cari dari mana angka 2,9 triliun? Ternyata adalah revenue dari OTM selama penyewaan oleh Pertamina. Itu kerugiannya. Padahal negara juga belum bayar, padahal negara pakai," pungkasnya.
TERPOPULER