- Uji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi berhasil mengurangi kesalahan penargetan penerima secara signifikan.
- Digitalisasi bansos ini menggunakan kecerdasan buatan dan Infrastruktur Publik Digital sebagai bagian transformasi pemerintahan.
- Masyarakat dapat terlibat pemutakhiran data melalui berbagai kanal resmi setelah digitalisasi diterapkan.
Suara.com - Kementerian Sosial mengklaim uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi, Jawa Timur, berhasil meningkatkan akurasi data penerima dan menekan kesalahan penargetan secara signifikan. Hasil piloting tersebut disebut menjadi dasar perluasan digitalisasi bansos ke seluruh Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan uji coba yang dilakukan pada akhir tahun lalu menunjukkan perbaikan nyata pada kualitas data penerima bantuan. Digitalisasi disebut mampu menurunkan exclusion error dan inclusion error yang selama ini menjadi persoalan dalam penyaluran bansos.
“Kalau Pak Presiden sekarang cerita soal transformasi bangsa, salah satunya yang harus kita berani memulai adalah transformasi data. Dan untuk transformasi data, kata kunci pertamanya adalah mau terbuka,” kata Gus Ipul pada acara Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bansos dan Peran Pemerintah Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Berdasarkan hasil piloting di Banyuwangi, Kemensos menemukan sebanyak 77,7 persen data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) masuk kategori exclusion error, yakni individu yang seharusnya layak menerima bantuan namun tidak tercatat sebagai penerima.
Namun, setelah data diukur ulang menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tingkat kesalahan penargetan tersebut diklaim turun tajam menjadi 28,2 persen.
“Kita harus berbasis bukti, ini cukup bukti, dari 77,7 persen error, turun menjadi 28,2 persen dengan DTSEN. Dengan digitalisasi bansos nanti akan di bawah 10 persen. Dan otomatis kalau ini sukses, ini akan membantu DTSEN, membantu BPS untuk melakukan pemutakhiran data,” ujarnya.
Kemensos menyebut digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi digital pemerintahan melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Pendekatan ini diklaim mendukung program prioritas nasional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
Selain itu, digitalisasi dinilai mengurangi beban pendamping sosial dan perangkat desa karena terdapat alasan yang jelas ketika pengajuan bantuan diterima atau ditolak.
“Pendamping itu bebannya luar biasa. Kalau (masyarakat) enggak dapat (bantuan), mereka protesnya ke pendamping,” ucap Gus Ipul.
Baca Juga: Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
Dalam skema digitalisasi ini, masyarakat juga dilibatkan dalam proses pemutakhiran data melalui mekanisme sanggah yang dapat dilakukan secara instan. Kemensos membuka berbagai kanal pemutakhiran data, mulai dari aplikasi SIKS-NG, Cek Bansos, ground check, call center, hingga WhatsApp Center.
Klaim keberhasilan lainnya adalah meningkatnya keyakinan atas kebenaran data karena informasi diberikan langsung oleh penerima melalui otentifikasi biometrik. Digitalisasi bansos juga disebut menjadi sarana edukasi bagi masyarakat terkait pentingnya data administratif, termasuk risiko meminjamkan KTP.
