Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter

Suara.com - Pemerintah telah menetapkan skema pembelajaran selama bulan Ramadan 2026 dengan penekanan pada penguatan pendidikan karakter siswa tanpa mengesampingkan hak belajar peserta didik. Keputusan ini diambil dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pembelajaran selama Ramadan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik. Ramadan dipandang sebagai momentum strategis untuk membangun iman, takwa, akhlak mulia, serta karakter sosial anak-anak Indonesia.

“Ramadan adalah momentum pendidikan karakter. Oleh karena itu, pembelajaran diarahkan untuk memperkuat nilai keagamaan sesuai agama dan keyakinan murid, sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial serta kebiasaan positif,” ujar Pratikno dalam keterangannya.

Dalam pengaturannya, pemerintah mendorong satuan pendidikan untuk memperkuat materi keagamaan yang disesuaikan dengan keyakinan masing-masing peserta didik. Bagi murid beragama Islam, kegiatan dapat diisi dengan tadarus Alquran, pesantren kilat, dan kajian keislaman. Sementara itu, murid beragama non-Islam tetap difasilitasi melalui bimbingan rohani sesuai keyakinan mereka.

Selain aspek religi, pembelajaran juga diarahkan pada pembentukan karakter melalui kegiatan sosial edukatif, seperti pembagian takjil, penyaluran zakat, santunan, hingga kompetisi keagamaan seperti lomba adzan dan cerdas cermat.

“Kami ingin anak-anak belajar empati dan gotong royong. Ramadan ramah anak harus diisi dengan aktivitas positif, termasuk gerakan '7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat' dan gerakan 'Satu Jam Tanpa Gawai',” tegas Pratikno.

Adapun jadwal pembelajaran selama bulan Ramadan 2026 disepakati sebagai berikut:

• 18–20 Februari 2026: Pembelajaran di luar satuan pendidikan.
• 23 Februari – 16 Maret 2026: Pembelajaran tatap muka.
• 23–27 Maret 2026: Libur pasca-Ramadan (Idulfitri).

Menko PMK mendorong pemerintah daerah dan sekolah untuk menindaklanjuti kebijakan ini dengan pengaturan teknis yang adaptif dan kontekstual tanpa mengurangi substansi kebijakan nasional. Pemerintah berharap skema ini dapat membentuk generasi yang beriman, berkarakter kuat, dan peduli terhadap sesama.