Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat

Jum'at, 06 Februari 2026 | 21:45 WIB

Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean di Riase Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026). (Suara.com/Dinda)

Ferdinand Hutahaean PDIP membela posisi Polri tetap di bawah komando langsung Presiden saat diskusi di Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Ferdinand mengingatkan agar ketidaksukaan pada oknum pejabat Polri tidak dijadikan alasan merusak institusi kepolisian.
Ia mendorong Tim Reformasi bentukan Presiden fokus membuat peta jalan perbaikan internal Polri, bukan mengubah struktur tata negara.

Suara.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, memberikan pembelaan keras terhadap eksistensi Polri yang tetap berada langsung di bawah komando Presiden. Ia mewanti-wanti masyarakat dan para tokoh politik agar tidak mencampuradukkan ketidaksukaan personal terhadap pejabat kepolisian dengan upaya merusak atau mengerdilkan institusi Polri itu sendiri.

"Jadi boleh tidak suka kepada orang-orang, pejabat-pejabat di Polri-nya, tapi jangan tidak pernah suka, jangan membenci institusinya. Sehingga harus dihancurkan, harus dirusak, harus dikerdilkan," ujar Ferdinand di hadapan peserta diskusi.

Hal tersebut ditegaskan Ferdinand dalam acara Konsolidasi Pikiran bertajuk "Mengawal Marwah Demokrasi: Polri di Bawah Presiden sebagai Amanah Reformasi" yang diselenggarakan oleh Komrad Pancasila di Riase Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).

Ia mengakui bahwa saat ini institusi Polri memang tidak lepas dari kritik masyarakat, mulai dari masalah perilaku oknum hingga penanganan laporan yang dinilai lambat. Namun, Ferdinand menegaskan bahwa solusi dari persoalan tersebut bukanlah dengan mengubah kedudukan Polri secara tata negara.

"Kita mengakui di institusi Polri itu banyak yang brengsek juga. Kita tidak menutup mata terhadap itu. Tetapi membereskan persoalan ini bukan dengan mengubah institusi Polri. Tidak. Bukan menempatkannya menjadi di bawah kementerian," tegasnya.

Menurut Ferdinand, meski Polri masih memiliki kekurangan dalam menangani laporan masyarakat, memindahkan institusi tersebut ke bawah kendali menteri bukanlah langkah yang tepat untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepolisian.

Ia berpendapat bahwa keberadaan oknum bermasalah di tubuh Polri tidak boleh dijadikan alasan untuk mengerdilkan institusi tersebut. Ia menyarankan bahwa Polri perlu pembenahan.

Ferdinand menutup pernyataannya dengan mendorong Tim Reformasi yang dibentuk Presiden untuk fokus pada pembuatan peta jalan (roadmap) perbaikan di internal Polri, bukan justru mengeluarkan gagasan yang tidak rasional.

"Justru Polri ini harus kita perkuat dan harusnya, seperti Tim Reformasi yang dibentuk oleh Presiden itu, menelurkan sebuah roadmap kepolisian kita," pungkasnya.