Saksi Sidang Korupsi Chromebook, Eks Ketua LKPP: Masih Terjadi Kemahalan Harga di E-Katalog

Galih Prasetyo

Rabu, 11 Februari 2026 | 16:10 WIB
Saksi Sidang Korupsi Chromebook, Eks Ketua LKPP: Masih Terjadi Kemahalan Harga di E-Katalog
Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022 Nadiem Makarim saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/1/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]
baca 10 detik
  • Roni Dwi Susanto, mantan Kepala LKPP, bersaksi potensi kemahalan harga e-katalog masih ada dalam sidang korupsi Kemendikbudristek.
  • Penetapan harga dalam e-katalog ditentukan prinsipal (SRP), LKPP tidak memiliki kewenangan menetapkan harga barang tersebut.
  • PPK wajib melakukan pengecekan ulang harga di e-katalog karena harga yang tertera merupakan harga satuan tertinggi.

Suara.com - Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto, mengungkapkan bahwa potensi kemahalan harga dalam sistem e-katalog masih bisa terjadi, meskipun telah dipilih harga terbaik.

Pernyataan tersebut disampaikan Roni saat menjadi saksi dalam sidang dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat

Dalam persidangan, Roni menjelaskan bahwa potensi kemahalan harga dapat muncul karena mekanisme penetapan harga berada di tangan prinsipal atau produsen sebagai pemilik barang.

“Masih bisa terjadi kemahalan harga. Karena itulah maka Kemendikbudristek yang harus melakukan kontrol melalui kajian harga survei pasar dan pembentukan harga lainnya,” ujar Roni di hadapan majelis hakim.

Ia menegaskan, persekongkolan dan praktik monopoli dapat menimbulkan pelanggaran etika dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Persekongkolan dan monopoli akan menyebabkan pelanggaran etika prinsipal pengadaan,” tambahnya.

Roni menegaskan, LKPP tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan harga yang tercantum dalam e-katalog. Harga tersebut berasal dari suggested retail price (SRP) yang ditentukan oleh prinsipal atau produsen.

“LKPP tidak dilibatkan dalam pengaturan harga. Jadi penentuan SRP di pasar adalah kewenangan prinsipal dan selanjutnya mereka menyampaikan kepada kami,” jelasnya.

Menurutnya, dalam tahap pra-katalog, kelompok kerja (pokja) pemilihan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa SRP yang diajukan lebih rendah dibanding harga pasar.

baca juga

“Pada saat pra-katalog maka pokja pemilihan yang bertanggung jawab untuk memastikan SRP lebih rendah dari harga pasar,” katanya.

Lebih lanjut, Roni menjelaskan bahwa dalam proses pengadaan atau pembelian, pejabat pembuat komitmen (PPK) dari kementerian wajib melakukan pengecekan kembali terhadap harga yang tercantum di e-katalog.

Hal ini penting mengingat harga yang tertera merupakan harga satuan tertinggi. Dalam pembelian jumlah besar, PPK bahkan disarankan melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif.

“Pada proses pengadaan atau pembelian, maka PPK wajib melakukan pengecekan. Betul tidak sih SRP ini masih sama atau ada yang lebih murah dari pasar,” ujarnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

IPK Indonesia Anjlok ke Skor 34, Hasto PDIP: Penegak Hukum Jangan Jadi Alat Kekuasaan

IPK Indonesia Anjlok ke Skor 34, Hasto PDIP: Penegak Hukum Jangan Jadi Alat Kekuasaan

News | Rabu, 11 Februari 2026 | 19:09 WIB

IPK Indonesia Turun ke 34, KPK: Alarm Keras Perbaikan Pemberantasan Korupsi

IPK Indonesia Turun ke 34, KPK: Alarm Keras Perbaikan Pemberantasan Korupsi

News | Rabu, 11 Februari 2026 | 18:37 WIB

Jaksa Skak Mat Klaim Nadiem: LKPP Nyatakan Harga Laptop Cenderung Tinggi Tidak Terkontrol

Jaksa Skak Mat Klaim Nadiem: LKPP Nyatakan Harga Laptop Cenderung Tinggi Tidak Terkontrol

News | Rabu, 11 Februari 2026 | 18:31 WIB

Korupsi Bea Cukai, KPK Telusuri Kegiatan JF Sebelum Serahkan Diri

Korupsi Bea Cukai, KPK Telusuri Kegiatan JF Sebelum Serahkan Diri

Video | Rabu, 11 Februari 2026 | 16:30 WIB

KPK Ungkap Meeting of Minds di Balik Suap Pengadilan Negeri Depok

KPK Ungkap Meeting of Minds di Balik Suap Pengadilan Negeri Depok

Video | Rabu, 11 Februari 2026 | 17:00 WIB

Terkini

Cara Bayar Utang Pulsa dan Kuota Darurat Indosat IM3 Beserta Rincian Potongannya

Cara Bayar Utang Pulsa dan Kuota Darurat Indosat IM3 Beserta Rincian Potongannya

Tekno | Senin, 16 November 2026 | 11:42 WIB

Diisukan Kelola Dana Cadangan Pesangon Pekerja, Danantara Klaim Belum Ditunjuk

Diisukan Kelola Dana Cadangan Pesangon Pekerja, Danantara Klaim Belum Ditunjuk

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 11:41 WIB

Buruh PT SGS Demo Pemkab Jombang: Soroti Kerja 12 Jam hingga Tuntut UMK Naik 10 Persen

Buruh PT SGS Demo Pemkab Jombang: Soroti Kerja 12 Jam hingga Tuntut UMK Naik 10 Persen

Jatim | Senin, 16 November 2026 | 11:41 WIB

Khawatir Ancaman Spionase Digital, Militer Jerman Batasi Akses Mobil China

Khawatir Ancaman Spionase Digital, Militer Jerman Batasi Akses Mobil China

Otomotif | Senin, 16 November 2026 | 11:40 WIB

Membedah Jeroan IPO ANDA: Kontrak Kerja Rp1,2 Triliun, Kas Internal Rp12 M dan Utang Rp620 M

Membedah Jeroan IPO ANDA: Kontrak Kerja Rp1,2 Triliun, Kas Internal Rp12 M dan Utang Rp620 M

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 11:38 WIB

Kata-kata Prabowo Minta Maaf Asap Kebakaran Hutan Ganggu Malaysia dan Singapura

Kata-kata Prabowo Minta Maaf Asap Kebakaran Hutan Ganggu Malaysia dan Singapura

News | Senin, 16 November 2026 | 11:36 WIB

Resmi Tamat, Rating Episode Terakhir Drama Doctor X Tembus 15,2%

Resmi Tamat, Rating Episode Terakhir Drama Doctor X Tembus 15,2%

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 11:35 WIB

Kasasi Kandas di MA, KPK Siap Eksekusi Nurhadi dan Buru Uang Pengganti Rp 137,1 Miliar

Kasasi Kandas di MA, KPK Siap Eksekusi Nurhadi dan Buru Uang Pengganti Rp 137,1 Miliar

News | Senin, 16 November 2026 | 11:32 WIB

2 Sabun Cuci Muka Jepang yang Bagus untuk Usia 40 Tahun ke Atas

2 Sabun Cuci Muka Jepang yang Bagus untuk Usia 40 Tahun ke Atas

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 11:24 WIB

Jelang Tutup Tahun, Angka Kredit Macet Membengkak

Jelang Tutup Tahun, Angka Kredit Macet Membengkak

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 11:23 WIB

×