REGIONAL:
- Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, merespons tajam penurunan IPK Indonesia 2025 menjadi 34, setara Nepal.
- Hasbi mendesak evaluasi total strategi pemberantasan korupsi, termasuk penguatan pencegahan KPK dan penegak hukum lain.
- DPR akan memperketat pengawasan serta menekankan pentingnya edukasi antikorupsi untuk kesadaran kolektif masyarakat.
Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, memberikan respons tajam terkait laporan Transparency International Indonesia (TII) yang menunjukkan kemerosotan tajam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025.
Skor IPK Indonesia tercatat anjlok tiga poin menjadi 34, menempatkan Indonesia pada peringkat 109 dari 180 negara.
Penurunan ini membuat posisi Indonesia kini sejajar dengan sejumlah negara seperti Nepal, Aljazair, Laos, hingga Bosnia & Herzegovina.
Hasbiallah, yang akrab disapa Hasbi, menilai fakta ini sebagai tamparan keras bagi agenda pemberantasan korupsi di tanah air.
“Laporan yang disampaikan TII ini tidak bisa dianggap angin lalu. Skor 34 dan turunnya peringkat Indonesia menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Ini menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi kita masih sangat buruk, bahkan setara dengan Nepal,” ujar Hasbi kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).
Ia menegaskan, bahwa pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat tren negatif ini. Ia mendesak adanya evaluasi total terhadap strategi yang selama ini digunakan oleh lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasbi meminta KPK segera merumuskan langkah strategis yang tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga memperkuat sistem pencegahan yang terintegrasi.
“KPK bersama penegak hukum lainnya harus menyusun road map yang jelas, dengan indikator kinerja yang konkret. Tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat pencegahan secara sistematis,” tegasnya.
Selain perbaikan sistem dan regulasi, Hasbi juga menyoroti pentingnya membangun budaya antikorupsi di seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, edukasi masif menjadi kunci agar upaya pemberantasan korupsi mendapatkan dukungan kolektif.
“Sosialisasi dan pendidikan antikorupsi harus digencarkan, baik di lingkungan pemerintahan, dunia usaha, maupun masyarakat luas. Tanpa kesadaran kolektif, upaya pemberantasan korupsi tidak akan efektif,” katanya.
Lebih lanjut, Hasbi memastikan Komisi III DPR RI akan memperketat fungsi pengawasan terhadap mitra kerja penegak hukum guna memastikan skor IPK Indonesia bisa membaik di masa mendatang melalui tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
TERPOPULER
