- Pengamat menilai tingginya biaya politik sejak tahap pencalonan hingga pembelian suara merusak demokrasi Pilkada.
- Wacana Pilkada tidak langsung diyakini dapat memangkas proses dan menghemat anggaran pemilihan langsung yang besar.
- Politik uang pada Pilkada langsung berpotensi merusak tatanan sosial karena masyarakat terbiasa menerima pemberian kandidat.
Menurutnya, masyarakat menjadi terbiasa menerima pemberian dari calon kandidat agar bisa dipilih saat pemungutan suara.
“Dalam pemilu, rakyat memilih kalau kita kasih uang pada mereka. Jadi mau dia (pilkada) DPRD, tidak ada jaminan juga tidak ada politik uang. Tapi kalau pilkada langsung penduduk kita yang lebih rusak karena mereka masih miskin,” ujar Prof Musni.
Mantan Rektor Universitas Ibnu Chaldun ini pun menilai sistem pilkada tidak langsung sangat cocok diterapkan untuk Indonesia saat ini.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto harus tegas jika ingin benar-benar mengubah sistem pilkada dari langsung menjadi tidak langsung.
“Kalau kita ingin memperbaiki negeri ini, harus pemegang kekuasaan itu diselesaikan dari atas. Di sini investor pun tidak percaya, karena korupsi. Akhirnya saya ingin menyampaikan, kita harus tetap optimis. Kita mencintai negeri ini, kalau kita bicara keras, bukan karena benci, tapi kita ingin negeri ini baik,” tambah dia.
TERPOPULER
