- Terdakwa Kerry Adrianto Riza kasus korupsi Pertamina dituntut JPU 18 tahun penjara dan denda Rp13,4 triliun pada 13 Februari 2026.
- Kuasa hukum menuding surat tuntutan JPU sarat plagiarisme karena 99 persen isinya identik dengan surat dakwaan.
- Pembelaan juga menyoroti pemakaian Irawan Prakoso sebagai dalil tanpa pernah diperiksa atau dihadirkan sebagai saksi.
“Ini mengaburkan hal yang sangat prinsipil dalam tuntutan jaksa, tetapi justru dijadikan dasar mendalilkan tuntutan terhadap terdakwa, khususnya Kerry dan Gading,” ujarnya.
Tim hukum menegaskan bahwa dalam perkara pidana, beban pembuktian sepenuhnya berada pada JPU. Oleh sebab itu, tidak dihadirkannya saksi kunci dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip pembuktian yang adil.
Penasihat hukum lainnya, Patra M Zen, menyatakan sepanjang persidangan tidak ada satu pun saksi yang secara tegas menyebut kliennya melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didakwakan.
“Dakwaan ini tidak dapat dibuktikan. Lebih dari 90 persen isi tuntutan hanya copy paste dari dakwaan. Artinya, tuntutan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan,” ujar Patra.
Ia pun meminta majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Kerry dan terdakwa lainnya. Menurutnya, tidak ada satu pun saksi yang menyatakan Kerry, Gading, maupun Dimas melakukan perbuatan melawan hukum atau mengatur suatu tindakan sebagaimana dituduhkan.
“Silakan sebutkan satu saksi saja yang menyatakan Pak Kerry, Pak Dimas, Pak Gading melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak ada,” katanya.
Sebagaimana diketahui, dalam perkara ini Kerry Riza dituntut 18 tahun penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp13,4 triliun atas dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero).
Jaksa menilai terdakwa turut menyebabkan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara dalam jumlah besar. Namun, tim kuasa hukum bersikukuh bahwa seluruh tuduhan tersebut tidak terbukti di persidangan.
TERPOPULER
