- Anggota Komisi A DPRD menyoroti semrawut tata ruang Kalideres dan Cengkareng karena penumpukan permukiman dan industri.
- Rencana pembangunan pemakaman di Kamal dan krematorium dekat RSUD Kalideres memicu protes warga setempat.
- Gubernur DKI Jakarta akan menelusuri legalitas perizinan proyek pembangunan krematorium tersebut untuk evaluasi mendalam.
Suara.com - Kawasan Kalideres dan Cengkareng di Jakarta Barat kini tengah menjadi sorotan tajam akibat tata kota yang dinilai semakin semrawut.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, menyesalkan penataan ruang di wilayah tersebut yang terkesan bercampur aduk tanpa perencanaan yang jelas selama bertahun-tahun.
Ia menyoroti bagaimana permukiman, sekolah, hingga kawasan pergudangan dan industri menumpuk dalam satu zona tanpa didukung infrastruktur jalan yang memadai.
Ketidakteraturan ini memaksa warga harus berbagi ruas jalan sempit dengan kendaraan besar, seperti truk kontainer, yang melintas setiap harinya.
"Akibatnya, Kalideres semakin macet dan tidak tertib," ujarnya, mengutip dari laman resmi DPRD DKI Jakarta.
Persoalan tata kota ini semakin memanas ketika muncul rencana pembangunan area pemakaman di Kelurahan Kamal dan krematorium di dekat RSUD Kalideres.
Rencana tersebut memicu gelombang protes dari warga setempat yang merasa bakal terdampak langsung oleh keberadaan fasilitas tersebut.
William menilai proyek krematorium dan pemakaman itu berpotensi menambah beban kawasan jika tidak dibarengi dengan penataan ulang tata ruang secara komprehensif.
Selain masalah sosial, ia juga menyinggung harga perumahan yang terus melonjak, namun tidak diiringi dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
Baca Juga: DPRD DKI Dorong Penertiban Manusia Gerobak: Tidak Hanya Digusur, Tapi Diberi Pelatihan Agar Mandiri
Selama ini, kawasan Kalideres dan Cengkareng dianggap hanya diposisikan sebagai daerah penyangga di Jakarta Barat tanpa perhatian mendalam terhadap kualitas hidup warganya.
William mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan di wilayah tersebut agar lebih tertata.
Merespons polemik yang berkembang, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan tanggapannya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/2/2026).
Pramono mengaku akan segera menelusuri legalitas dan prosedur perizinan dari proyek pembangunan krematorium yang dipersoalkan warga tersebut.
"Itu saya akan dalami dulu, apakah perizinannya dan izinnya sudah ada. Terus terang, ketika melihat ada warga yang melakukan protes, saya juga kaget," kata Pramono.
Hingga saat ini, pihak Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk melakukan pendalaman lebih lanjut guna memastikan pembangunan tersebut tidak menabrak aturan tata ruang yang berlaku.
