Soal Ambang Batas Parlemen, PKS Usul Jalan Tengah Stembus Accord Agar Suara Rakyat Tak Hilang

Suara.com - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), menanggapi beragam usulan mengenai perubahan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT). HNW menilai usulan kenaikan PT hingga 7 persen berisiko menghilangkan suara rakyat secara masif. Sebagai jalan tengah, ia menawarkan solusi sistem Stembus Accord atau penggabungan suara.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menjelaskan bahwa penataan sistem kepartaian harus merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di satu sisi, MK mendorong penyederhanaan partai politik, namun di sisi lain mengkritisi ambang batas yang menyebabkan banyak suara pemilih tidak terwakili di DPR.

"Jika PT ditetapkan 0 persen, itu bertentangan dengan MK yang menginginkan penyederhanaan partai. Namun, jika di atas 4 persen, apalagi sampai 7 persen, hal itu akan menghadirkan banyak pihak yang tidak terwakili atau hilangnya suara rakyat," ujar HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (24/2/2026).

Menurut HNW, angka PT 4 persen saat ini sebenarnya sudah moderat karena mampu menyaring 9 hingga 10 partai dengan latar belakang ideologi beragam. Sebagai inovasi merespons putusan MK, ia mengusulkan penerapan kembali sistem Stembus Accord seperti pada Pemilu 1999.

Skema ini memungkinkan partai yang memperoleh kursi namun tidak memenuhi ambang batas nasional tetap duduk di DPR dengan cara bergabung dengan partai lain membentuk satu fraksi. HNW mencontohkan pengalaman Partai Keadilan (PK) pada tahun 1999.

"PK waktu itu hanya meraih tujuh kursi dan tidak mencapai PT. Namun, karena ada Stembus Accord, kursi PK tidak hilang. Kami bergabung dengan PAN membentuk Fraksi Reformasi," ungkapnya.

HNW berpendapat sistem ini dapat menyeimbangkan kepentingan penyederhanaan partai tanpa mengabaikan aspirasi pemilih.

"Ini jalan tengah yang penting. PT tetap dikoreksi, namun penyederhanaan terjadi melalui kelompok fraksi tanpa menghilangkan suara rakyat," tegasnya.

Konsistensi Partai NasDem

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan sikap partainya yang cenderung mendorong angka ambang batas parlemen yang lebih tinggi. Saat ini, pembahasan teknis besaran angka tersebut tengah digodok oleh Fraksi NasDem bersama komisi terkait di DPR.

"Sedang dibahas oleh rekan-rekan di DPR, khususnya Komisi II. Saya serahkan pembicaraannya kepada pimpinan fraksi lainnya," ujar Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

Terkait usulan lama NasDem mengenai angka PT 7 persen, Paloh menyatakan konsistensi sangat penting bagi partainya. Menurutnya, penyederhanaan jumlah partai melalui sistem selected party akan lebih efektif dalam menjaga stabilitas pemerintahan serta mengoptimalkan manfaat demokrasi.

"NasDem berpikir jujur, dari sistem multipartai lebih baik berubah menjadi selected party. Itu jauh lebih efektif untuk stabilitas pemerintahan dan implementasi hasil demokrasi," pungkasnya.