- Said Didu memperingatkan Presiden Prabowo posisinya krusial dalam memberantas oligarki yang mengendalikan kekuasaan negara.
- Prabowo memiliki daftar perampok negara, namun menunda tindakan demi menjaga stabilitas bangsa dan negara.
- Said Didu mengkritik pejabat pemerintah mengabaikan enam variabel kontrol penting dalam pembuatan kebijakan negara.
Suara.com - Mantan Staf Khusus Menteri ESDM 2014-2016, Said Didu, blak-blakan menceritakan isi pertemuannya dengan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan tersebut, Said Didu secara tegas memperingatkan Presiden Prabowo bahwa langkahnya untuk memberantas oligarki di Indonesia telah menempatkannya pada posisi yang sangat krusial, yakni “to kill or to be killed”.
Hal tersebut diungkapkan Said Didu saat mengkritisi pondasi pemerintahan dan kebijakan negara saat ini.
Menurutnya, dari tujuh presiden sebelumnya, baru kali ini ada sosok presiden yang secara berani berupaya menyentuh dan membongkar dominasi oligarki yang telah menggurita.
“Kenapa saya bilang baru kali ini dari tujuh presiden sebelumnya baru kali ini ada yang berhasil yang berani menyentuh oligarki, Nah, di saat oligarki sedang mengendalikan seluruh kekuasaan, kalau dulu ada oligarki tapi tidak masuk ke politik,” ujar Said Didu dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, pada Rabu (25/2/2026).
Untuk menggambarkan situasi yang dihadapi Prabowo, Said Didu menggunakan analogi mengambil sarang madu. Ia mengibaratkan madu tersebut sebagai kekayaan negara yang selama ini dikuasai oligarki.
Presiden Prabowo, menurut Said Didu, sudah memiliki modal berupa 'tongkat' untuk menyodok sarang lebah dan 'asap' untuk mengusir lebah-lebahnya. Namun, ada satu instrumen krusial yang belum dikuasainya, yakni korek api.
“Tapi problemnya saya bilang apa namanya, korek apinya dia nggak punya. Korek api menyalakan obor, nah korek apinya saya menyatakan masih dipegang oleh SOP, geng Solo oligarki parcok. Sehingga kalau apabila Pak Presiden mau mengambil sarang madu itu, maka Bapak akan diserang oleh tawon-tawon dalam hal ini oligarki dan kawan-kawannya,” ungkapnya.
Said Didu juga mengungkapkan bahwa Prabowo sebenarnya sudah mengantongi daftar nama para "perampok negara", termasuk 50 orang terkaya yang menguasai hajat hidup orang banyak di Indonesia.
Baca Juga: Said Didu Ungkap Data Ngeri: Misi Utama Prabowo Rebut RI dari Cengkeraman Oligarki
Prabowo dilaporkan mengetahui secara pasti bagaimana cara mereka merampok uang negara dan di mana harta tersebut disimpan. Meski demikian, Prabowo memilih langkah kehati-hatian demi menjaga stabilitas bangsa dan negara.
“Beliau menyatakan begini. Sebenarnya dia sudah tahu semua tapi demi bangsa dan negara maka dia sangat berhati-hati mengambil kebijakan. Maka langkah yang ini kan adalah mengingatkan agar berhenti. Yang kedua adalah melakukan penegakan hukum yang sekeras-kerasnya, tapi kalau masih bandel maka nama kita umumkan kerakyatan aja biar rakyat yang mengadili mereka,” ujarnya
Selain membongkar pertemuannya dengan Presiden, Said Didu juga menyoroti rusaknya pondasi berbangsa dan bernegara belakangan ini. Ia mengkritik keras para pejabat di pemerintahan yang sering kali salah kaprah memposisikan diri sebagai "penguasa", padahal mereka hanyalah pengelola negara yang mendapat mandat atau "kewenangan" dari konstitusi dan rakyat.
Ia membeberkan bahwa setiap kebijakan harus melewati enam variabel kontrol: konstitusi, legalitas hukum, kelayakan ekonomi atau fiskal (seperti program Makan Bergizi Gratis), kelayakan birokrasi, akseptabilitas politik, dan keadilan sosial.
“Kriteria ini yang dibuang semua oleh pejabat sekarang. Pokoknya berkuasa se akan apapun bisa dilakukan,” ungkapnya
Atas dasar keprihatinan tersebut, Said Didu mengaku belakangan ini aktif melakukan safari dan konsolidasi merajut persatuan dengan sejumlah tokoh bangsa lintas generasi.
Di antaranya adalah tokoh Politisi senior Emil Salim, Jusuf Kalla (JK), Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, hingga aktivis senior angkatan '66, Sofjan Wanandi, guna mencari jalan keluar bagi permasalahan bangsa. (Tsabita Aulia )
