- Direktur Jenderal AHU menanggapi viralitas alumni LPDP yang mengubah kewarganegaraan anaknya, menyebut tindakan sepihak ini berpotensi melanggar hak anak.
- Indonesia menganut *ius sanguinis*, menegaskan anak WNI yang lahir dari orang tua WNI secara otomatis berstatus WNI tanpa paksaan.
- Ditjen AHU akan menelusuri kebenaran klaim paspor Inggris anak tersebut karena Inggris tidak menganut prinsip *ius soli* kelahiran.
Suara.com - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo, memberikan respons resmi terkait fenomena viral di media sosial yang melibatkan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dwi Sasetyaningtyas (DS).
Polemik ini mencuat setelah DS mengunggah narasi mengenai pengalihan status kewarganegaraan anaknya menjadi warga negara Inggris.
Widodo menegaskan bahwa tindakan orang tua yang mengubah status kewarganegaraan anak secara sepihak memiliki konsekuensi hukum yang serius.
Menurut Widodo, tindakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi anak untuk menentukan pilihannya sendiri di masa depan.
Dalam keterangannya di Gedung Direktorat Jenderal AHU, Jakarta, Widodo menyoroti bahwa anak memiliki hak konstitusional untuk memilih kewarganegaraan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, termasuk orang tua.
"Anaknya masih relatif kecil, belum dewasa. Kalau lihat dari garis keturunan kelahiran dan orang tuanya, tentu masih berstatus warga negara Indonesia, tetapi sama orang tuanya dialihkan atau diinformasikan seolah-olah menjadi warga negara asing. Nah, ini juga tentu melanggar hak perlindungan kepada anak," kata Widodo sebagaimana dilansir Antara, Kamis (26/2/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Ditjen AHU, DS dan suaminya tercatat sebagai WNI yang menempuh studi pascasarjana di luar negeri melalui program LPDP.
Secara hukum, Indonesia menganut prinsip ius sanguinis atau kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan. Dengan demikian, setiap anak yang lahir dari pasangan WNI secara otomatis menyandang status sebagai warga negara Indonesia sejak lahir.
Widodo menjelaskan lebih lanjut mengenai prinsip hukum internasional yang berlaku di negara tempat anak tersebut lahir. Inggris, sebagai lokasi kelahiran anak DS, tidak menganut sistem ius soli.
Baca Juga: LPDP Ungkap Beasiswa Kini Fokus ke Program STEM, AI-Semikonduktor, hingga Hilirisasi
Sistem ius soli adalah pemberian kewarganegaraan secara otomatis berdasarkan tempat kelahiran.
Karena Inggris tidak menerapkan aturan tersebut, status kewarganegaraan tidak bisa diberikan secara instan begitu saja kepada bayi yang lahir di sana dari orang tua asing.
Meskipun terdapat peluang bagi anak tersebut untuk berpindah kewarganegaraan di masa depan, hal itu harus melalui proses yang panjang dan didasarkan pada keputusan mandiri sang anak setelah dewasa.
Syarat utamanya adalah orang tua harus terlebih dahulu menjadi residen tetap (permanent resident) di Inggris dalam jangka waktu tertentu.
"Ketika dia berturut-turut tinggal lebih dari lima tahun menjadi permanent resident di suatu tempat, dia mendapatkan potensi untuk menjadi salah satu warga negara lain, tetapi secara peraturan perundang-undangan, otomatis yang melekat dalam dirinya karena bapak-ibunya adalah WNI, ya, dia otomatis menjadi WNI," terang dia.
Terkait klaim DS di media sosial yang menunjukkan bahwa anaknya telah memiliki paspor Inggris, Ditjen AHU menyatakan akan melakukan penelusuran lebih mendalam.
Hingga saat ini, pihak DS diketahui belum melakukan koordinasi atau melaporkan perubahan status kewarganegaraan anaknya kepada Kementerian Hukum di Indonesia. Hal ini menimbulkan tanda tanya mengenai keabsahan dokumen yang diunggah tersebut.
"Tentu ini menjadi pertanyaan, apakah anaknya memang lahir di sana, di Inggris? Sementara Inggris termasuk salah satu negara yang tidak menganut ius soli, tidak berdasarkan kepada garis tempat kelahiran," ujarnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Ditjen AHU berencana menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.
Langkah ini diambil untuk memverifikasi status yuridis yang sebenarnya dari anak DS, guna memastikan apakah klaim tersebut memiliki dasar hukum atau hanya sebatas pernyataan di ruang digital.
"Apakah itu sebatas pernyataan di media sosial, apakah memang menjadi kehendak resmi yuridis yang dituangkan untuk berkaitan status bagi anaknya," kata Widodo.
