- Solidaritas Pemuda dan Pelajar ber-Gerak (SPPG) demonstrasi di Jakarta pada 27 Februari 2026 menuntut usut tuntas teror Ketua BEM UGM.
- Aksi ini juga menyoroti kegagalan negara dalam hak dasar pendidikan pasca tragedi siswa NTT dan kritik BEM UGM.
- Massa menolak Program MBG, impor pick-up Kopdes, dan keanggotaan Indonesia pada Board of Peace senilai Rp17 triliun.
Suara.com - Gelombang aksi kembali mewarnai ibu kota. Kelompok masyarakat yang menamakan diri Solidaritas Pemuda dan Pelajar ber-Gerak (SPPG) menggelar aksi demonstrasi pada Jumat, 27 Februari 2026, dengan titik aksi di Mabes Polri dan kawasan Patung Kuda Indosat, Jakarta Pusat.
Massa aksi yang diperkirakan berjumlah sekitar 50 orang itu mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Faisal, mengatakan, aksi ini merupakan bentuk sikap tegas dan perlawanan konstitusional atas berbagai persoalan yang dianggap mencederai rasa keadilan publik.
“Suara rakyat adalah kekuatan perubahan. Kami hadir untuk memastikan negara tidak abai terhadap keresahan warganya,” tegasnya.
Desak Usut Tuntas Teror Ketua BEM UGM
Isu utama yang diangkat dalam aksi ini adalah desakan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan teror dan intimidasi terhadap Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto.
Dalam orasinya, massa menilai segala bentuk intimidasi fisik maupun psikis tidak boleh mendapat ruang di era keterbukaan demokrasi. Mereka meminta kepolisian bertindak profesional dan transparan.
Menurut massa aksi, kritik keras Tiyo terhadap sejumlah kebijakan publik tidak boleh dibalas dengan ancaman.
“Stop memelihara iklim ketakutan. Siapapun pelakunya harus ditindak tanpa pandang bulu,” demikian salah satu poin orasi yang disiapkan.
Soroti Kritik BEM UGM soal Tragedi Pendidikan
Aksi ini juga menyinggung surat terbuka BEM UGM kepada UNICEF tertanggal 6 Februari 2026. Surat tersebut merupakan respons atas tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli alat tulis seharga kurang dari Rp10 ribu.
Dalam surat tersebut, mahasiswa menilai tragedi itu sebagai cerminan kegagalan negara dalam menjamin hak dasar anak, khususnya akses pendidikan. Mereka menyoroti jurang antara capaian statistik yang kerap dipaparkan pemerintah dengan realitas sosial di lapangan.
Tiyo bahkan menyindir bahwa angka-angka keberhasilan yang disampaikan pemerintah terasa jauh dari kondisi nyata masyarakat. Kritik tersebut, menurut massa, menjadi alarm keras bahwa persoalan kemiskinan dan akses pendidikan belum terselesaikan.
Polri Diminta Fokus Pada Tupoksi
Dalam orasinya di depan Mabes Polri, massa SPPG juga menyoroti potensi keterlibatan aparat kepolisian dalam aspek operasional Program MBG yang dinilai bisa menggeser fokus utama institusi tersebut.