- Solidaritas Pemuda dan Pelajar ber-Gerak (SPPG) demonstrasi di Jakarta pada 27 Februari 2026 menuntut usut tuntas teror Ketua BEM UGM.
- Aksi ini juga menyoroti kegagalan negara dalam hak dasar pendidikan pasca tragedi siswa NTT dan kritik BEM UGM.
- Massa menolak Program MBG, impor pick-up Kopdes, dan keanggotaan Indonesia pada Board of Peace senilai Rp17 triliun.
Suara.com - Gelombang aksi kembali mewarnai ibu kota. Kelompok masyarakat yang menamakan diri Solidaritas Pemuda dan Pelajar ber-Gerak (SPPG) menggelar aksi demonstrasi pada Jumat, 27 Februari 2026, dengan titik aksi di Mabes Polri dan kawasan Patung Kuda Indosat, Jakarta Pusat.
Massa aksi yang diperkirakan berjumlah sekitar 50 orang itu mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Faisal, mengatakan, aksi ini merupakan bentuk sikap tegas dan perlawanan konstitusional atas berbagai persoalan yang dianggap mencederai rasa keadilan publik.
“Suara rakyat adalah kekuatan perubahan. Kami hadir untuk memastikan negara tidak abai terhadap keresahan warganya,” tegasnya.
Desak Usut Tuntas Teror Ketua BEM UGM
Isu utama yang diangkat dalam aksi ini adalah desakan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan teror dan intimidasi terhadap Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto.
Dalam orasinya, massa menilai segala bentuk intimidasi fisik maupun psikis tidak boleh mendapat ruang di era keterbukaan demokrasi. Mereka meminta kepolisian bertindak profesional dan transparan.
Menurut massa aksi, kritik keras Tiyo terhadap sejumlah kebijakan publik tidak boleh dibalas dengan ancaman.
“Stop memelihara iklim ketakutan. Siapapun pelakunya harus ditindak tanpa pandang bulu,” demikian salah satu poin orasi yang disiapkan.
Baca Juga: Demo Mahasiswa Jadi Berkah Ramadan, Pedagang Starling Raup Cuan 3 Kali Lipat
Soroti Kritik BEM UGM soal Tragedi Pendidikan
Aksi ini juga menyinggung surat terbuka BEM UGM kepada UNICEF tertanggal 6 Februari 2026. Surat tersebut merupakan respons atas tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli alat tulis seharga kurang dari Rp10 ribu.
Dalam surat tersebut, mahasiswa menilai tragedi itu sebagai cerminan kegagalan negara dalam menjamin hak dasar anak, khususnya akses pendidikan. Mereka menyoroti jurang antara capaian statistik yang kerap dipaparkan pemerintah dengan realitas sosial di lapangan.
Tiyo bahkan menyindir bahwa angka-angka keberhasilan yang disampaikan pemerintah terasa jauh dari kondisi nyata masyarakat. Kritik tersebut, menurut massa, menjadi alarm keras bahwa persoalan kemiskinan dan akses pendidikan belum terselesaikan.
Polri Diminta Fokus Pada Tupoksi
Dalam orasinya di depan Mabes Polri, massa SPPG juga menyoroti potensi keterlibatan aparat kepolisian dalam aspek operasional Program MBG yang dinilai bisa menggeser fokus utama institusi tersebut.
Mereka menegaskan bahwa tugas pokok dan fungsi Polri adalah sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegak hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Polri harus tetap fokus pada pemberantasan kejahatan, menjaga keamanan publik, dan menegakkan hukum. Jangan sampai energi dan sumber daya aparat justru tersedot ke urusan operasional logistik gizi,” tegas salah satu orator.
Menurut massa, potensi pergeseran fokus tersebut dikhawatirkan berdampak pada optimalisasi kinerja kepolisian dalam menangani persoalan kriminalitas di berbagai daerah.
Mereka menilai, apabila aparat terlalu jauh terlibat dalam distribusi maupun pengawasan teknis program yang bersifat administratif-logistik, maka perhatian terhadap isu-isu strategis seperti kejahatan jalanan, narkotika, perdagangan orang, hingga kejahatan siber bisa terabaikan.
“Negara memiliki banyak institusi teknis yang bisa mengelola program pangan dan gizi. Kepolisian seharusnya berdiri tegak sebagai penjaga hukum, bukan menjadi operator logistik,” ujar massa dalam orasi.
SPPG menegaskan bahwa kritik terhadap MBG bukan semata soal substansi program, melainkan juga tata kelola dan pembagian peran antar lembaga negara agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Tolak Program MBG dan Impor 105.000 Pick-Up Kopdes
Selain isu teror, massa juga menolak Program MBG yang dinilai bermasalah dan tidak manusiawi. Mereka menilai program tersebut tidak menyentuh akar persoalan kesejahteraan rakyat dan justru menyisakan polemik di berbagai daerah.
Tak hanya itu, rencana impor 105.000 unit kendaraan pick-up untuk program Koperasi Desa Merah Putih juga menuai penolakan.
Massa menilai kebijakan tersebut berpotensi melukai industri otomotif nasional dan memperburuk kondisi ketenagakerjaan di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut mereka, alasan harga produksi mobil lokal yang dianggap lebih mahal seharusnya dapat diselesaikan melalui negosiasi teknis dengan produsen dalam negeri.
“Di saat ribuan buruh menghadapi ketidakpastian kerja, negara justru membuka pintu bagi produk luar,” kritik massa dalam naskah orasi.
Sejumlah warga di berbagai wilayah juga dilaporkan menyuarakan penolakan terhadap pembangunan Kopdes Merah Putih, dengan alasan keberadaannya dikhawatirkan mematikan ritel kecil yang sudah lebih dulu berdiri.
Tolak Indonesia Gabung Board of Peace
Isu lain yang diangkat adalah penolakan terhadap rencana Indonesia menjadi anggota permanen Board of Peace (BoP) dengan iuran sebesar Rp17 triliun.
Berdasarkan hasil survei lembaga Median, sebanyak 73,3 persen responden tidak setuju Indonesia membayar iuran sekitar 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan tersebut.
Selain nominal yang dinilai besar, sebanyak 50,4 persen responden juga menyatakan tidak setuju Indonesia bergabung dalam forum tersebut.
Massa aksi menilai dana sebesar Rp17 triliun lebih mendesak dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
Aksi di Dua Titik
Aksi di Mabes Polri difokuskan pada tuntutan penegakan hukum atas dugaan teror terhadap Tiyo Ardianto. Sementara di Patung Kuda, massa menyampaikan kritik terhadap kebijakan MBG, impor kendaraan Kopdes, serta rencana keanggotaan BoP.
SPPG menegaskan bahwa aksi ini berlangsung secara damai dan mengajak seluruh elemen mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil untuk bersatu menyuarakan aspirasi.
“Bersatu, bergerak, dan bersuara. Karena ketika rakyat diam, ketidakadilan tumbuh dalam senyap,” tutup pernyataan mereka.
