Prabowo Buka Bersama Ulama di Istana, Dapat Saran Keluar dari BoP

Suara.com - Sejumlah ulama dari berbagai ormas Islam merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Kehadiran mereka dalam rangka memenuhi undangan berbuka puasa bersama Presiden Prabowo Subianto.

Tampak di antaranya yang hadir ialaha Mamah Dedeh atau Dedeh Rosidah, Ketua Dewan Pembina Majelis Rosulullah Pusat, Nabil bin Fuad Al Musawa, Buya Yahya, dan Subky Al Bughuri.

Hadir juga Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis, hingga Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqi

"Kalau di sini, alhamdulillah untuk buka puasa bersama. Undangannya silaturahmi dan buka puasa bersama,” kata Subky di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sementara itu, Gus Yahya menyampaikan sejumlah agenda yang akan dibahas dalam pertemuan antara Prabowo dan para ulama dan tokoh Islam, semisal langkah-langkah strategis yang diambil oleh presiden, baik dalam konteks domestik maupun internasional

"Dan mungkin juga beliau akan memberikan, berbagi pandangan dengan para tokoh, para ulama mengenai perkembangan mutakhir dalam dinamika internasional yang memang agak, ya, sangat mengkhawatirkan ya. Saya kira itu yang kami antisipasi ya. Tapi yang penting kan putusannya ini," kata Yahya.

Posisi Indonesia di BoP

Mengenai posisi Indonesia di BoP menyusul eskalasi konflik Iran pasca-serangan Amerika Serikat (AS), Yahya bicara mengenai upaya perdamaian melalui Dewan yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump tersebut.

"Ya kita cari caranya memanfaatkan BoP untuk upaya perdamaian itu gitu. Apa pun yang sudah ada di tangan ini mari kita gunakan. Kalau kita butuh menggali lubang ndak ada skop, punyanya sendok, kita gali pakai sendok gitu. Kira-kira gitulah," kata Yahya.

"Jangan ada yang walaupun kelihatannya lemah lalu sesuatu yang sebetulnya bisa digunakan kita buang, ndak begitu caranya. Kita gunakan apa pun karena kepentingan untuk perdamaian itu absolut," sambungnya.

Berbeda pandang, Cholil Nafis menyerukan pengunduran diri Indonesia dari BoP karena dirasa tidak efektif, setelah serangan AS yang notabene negara inisiator BoP, ke Iran.

"Saya kira soal BoP juga sama. Kita minta ini tidak efektif ya keluar saja," kata Cholil.

Upaya-upaya perdamaian, menurut Cholil Nafis bisa dilakukan Indonesia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara yang tergabung di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Kita berharap juga ini bisa menciptakan perdamaian dengan memaksimalkan peran PBB dan OKI karena semua akan rugi kalau ini perang terus berlangsung," kata Cholil Nafis.

Tangguhkan Keanggotan

Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqi menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk menangguhkan kewajiban keanggotan di Board of Peace (BoP). Terlebih pasca-serangan Amerika Serikat (AS) ke Iran.

Menurut Jimly, langkah Indonesia ikut serta di dalam BoP membuat hubungan dengan AS berjalan baik. Ditambah dengan perjanjian dagang yang diteken langsung Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.

"Jadi saya rasa ada dua ini yang membuat Donald Trump sangat gembira dengan peranan Indonesia. Satu, BOP yang sudah lebih dulu, dan yang kedua tarif," kata Jimly di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Jimly menyoroti keberadaan BoP yang dikaitkan publik bukan lagi bicara perdamaian melainkan perang, setelah agresi AS bersama Israel ke Iran.

"Jadi saya rasa ada baiknya juga sesudah terjadi perang ini, kan banyak orang mengaitkan bahwa ini bukan Board of Peace tapi Board of War. Jadi karena perubahan dan perkembangan baru ini, saya rasa dua hal yang membuat Donald Trump senang sekali sama Indonesia itu kan bisa kita kurangi separuh," kata Jimly.

Mengurangi satu hal yang dimaksud ialah penangguhan kewajiban keanggotan Indonesia di BoP sampai dengan kondisi tertentu, termasuk pengakuan kemerdekaan bagi Palestina.

"Misalnya yang BoP itu kita menyatakan menangguhkan kewajiban keanggotaan kita sampai dua hal. Satu, sampai perang Iran versus Amerika dan Israel ini reda. Yang kedua, sampai ada kepastian jadwal pengakuan Israel kepada kemerdekaan Palestina. Nah, kalau sudah ada kepastian, nah baru kita aktif lagi," kata Jimly.

Jimly menjelaskan saran menangguhkan kewajiban keanggotan Indonesia di BoP, bukan berarti Indonesia mundur dari Dewan Perdamaian inisiatif Trump.

"Bukan mundur, tetap saja, kita tetap saja di situ. Ya kan? Lagi pula Donald Trump kan sudah senang sama kita ya alhamdulillah kan," kata Jimly.

"Cuma dari dua poin itu ya kita kurangi separuh gitu lho, ialah menunda itu," sambungnya.

Jimly sekaligus menyarankan kepada pemerintah agar Indonesia bisa berperan lenih aktif di kancah internasional, wabil khusus dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar.

"Dan yang paling penting yang terakhir kalau menurut saya ya, saya tidak tahu apa ada dialog, yang jelas Indonesia sebagai negeri muslim terbesar sekarang non-Arab, kita sudah saatnya berperan untuk bagaimana menjembatani potensi konflik adu domba dari Israel kepada dunia Islam," kata Jimly.

"Bangsa Arab dengan bangsa non-Arab, Turki, Persia atau Iran, Indonesia, dan Pakistan mudah-mudahan bisa merujukkan dunia Islam. Gitu lho, jangan nanti diadu domba, oh ini gara-gara Syiah, orang Suni harus begitu lho," tandasnya.