Tokoh Lintas Generasi Temui JK, Sudirman Said: Kita Harus Perkuat Kepemimpinan Intrinsik

Suara.com - Tokoh Lintas Generasi Temui Jusuf Kalla, Sudirman Said: Kita Harus Perkuat Kepemimpinan Intrinsik

Sejumlah tokoh lintas sektor dan lintas generasi menggelar pertemuan dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, Sabtu (7/3/2026).

Pertemuan di kediaman JK itu menjadi ruang diskusi bagi aktivis, akademisi, birokrat, hingga pengusaha untuk membahas arah bangsa di tengah kekhawatiran krisis kepemimpinan.

Salah satu penggagas pertemuan, Sudirman Said, menyebut diskusi ini lahir dari kegelisahan atas menurunnya standar moral pemimpin.

Ia menilai Indonesia sedang kehilangan fondasi kepemimpinan yang berbasis nilai.

“Yang hilang adalah kepemimpinan intrinsik, kepemimpinan yang didasari nilai luhur seperti integritas, visi, kompetensi, wisdom, dan kapasitas menggerakkan perbaikan,” ujar Sudirman Said.

Rektor Universitas Harkat Negeri itu menambahkan, sosok JK dipilih karena dinilai memiliki kepemimpinan intrinsik meski saat ini tidak memegang jabatan publik.

“JK bukan siapa-siapa secara posisi saat ini, tapi punya kepemimpinan intrinsik karena integritasnya,” katanya.

Pakar hukum dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menjelaskan ada dua alasan utama para tokoh ingin berdiskusi dengan JK.

Pertama, pengalaman JK sebagai wakil presiden, ketua partai, dan mediator konflik dianggap penting untuk membaca krisis kepemimpinan global.

“Mengulang kata Pak JK, pemimpin tidak boleh menggunakan sebatas insting dan instan,” tegas Feri.

Ia menambahkan, alasan kedua adalah untuk menggali pandangan JK tentang aspek ekonomi dalam penyelenggaraan negara.

Menurutnya, perspektif tersebut penting sebagai bahan evaluasi kebijakan ke depan.

Suara kritis juga datang dari kalangan mahasiswa. Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, menegaskan pertemuan ini bukan agenda politik, melainkan ruang moral rakyat untuk menyampaikan kegelisahan.

“Sopirnya Prabowo, kernetnya Gibran, awaknya menteri; rakyat sebagai penumpang layak menegur sopir,” kata Tiyo.

Ia mengibaratkan kondisi Indonesia seperti “bus besar” yang sudah reot dan perlu segera diperbaiki agar tetap menuju tujuan yang benar.

Pandangan serupa disampaikan peneliti kebijakan publik dari Think Policy, Andhyta F. Utami.

Ia menilai pentingnya penguatan institusi negara serta pemulihan marwah trias politica dan mekanisme check and balance.

“Proses kebijakan publik harus berbasis akuntabilitas dan pelembagaan yang baik, bukan pendekatan individual,” ujar Afu.

Ia juga menyoroti semakin terbatasnya ruang masyarakat sipil untuk memberi masukan dalam proses kebijakan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh dari berbagai sektor, mulai dari dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil.

Di antaranya Anton J. Supit, William Sabandar, Arief Zulkifli, Diah Saminarsih, Yanuar Nugroho, Titi Anggraeni, hingga Mandira Bienna Elmir.

Menutup diskusi, Jusuf Kalla menegaskan bahwa pertemuan itu bukan bertujuan untuk mengganggu pemerintah.

Ia menekankan pentingnya evaluasi kebijakan agar Indonesia tidak menghadapi masalah serius di masa depan.

“Tidak ada pembicaraan yang bertujuan mengganggu, apalagi menjatuhkan,” tegas JK.

“Tanpa evaluasi kebijakan dan konsep yang baik, kita akan menghadapi situasi sulit, terutama di sektor dunia usaha, pendidikan, dan kesehatan.”