- Armaidy Armawi menilai peringatan Presiden tentang kesulitan global mencerminkan kegagalan negara patuh konstitusi.
- Ketahanan nasional bersandar pada kesejahteraan dan keamanan rakyat, bukan hanya kekuatan militer semata.
- Penyelenggara negara didesak kembali menjalankan amanat konstitusi agar ketahanan terbentuk otomatis tanpa instruksi siaga.
Pernyataan tersebut juga berkaitan dengan instruksi Siaga 1 TNI yang muncul pasca-eskalasi konflik di Timur Tengah. Menurut Armaidy, jika dua aspek utama—kesejahteraan dan keamanan—telah terpenuhi, maka institusi militer tidak perlu dikerahkan secara masif.
Ia menilai militer seharusnya tidak menjadi pihak yang harus menutup dampak kesalahan kebijakan negara.
"Jangan sampai TNI ini menjadi 'pemadam kebakaran' yang diakibatkan oleh kesalahan pengambilan keputusan. Kalau (konstitusi) dilaksanakan, TNI dan Polri itu tidur enak, tidak perlu repot-repot pakai siaga macam-macam," tegasnya.
Pemerintah Diminta Kembali pada Amanat Konstitusi
Armaidy pun mendesak pemerintah untuk kembali pada kaidah fundamental negara, yakni menjalankan amanat konstitusi secara konsisten.
Menurutnya, jika prinsip-prinsip dasar dalam Pembukaan UUD 1945 benar-benar dijalankan, maka ketahanan nasional akan terbentuk secara otomatis dan masyarakat memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi global.
"Sebenarnya bernegara itu sederhana, yang tidak sederhana itu kan kemauan penyelenggara negara ini terlalu banyak. Padahal dia dibatasi oleh konstitusi khususnya pembukaan Undang-Undang Dasar," pungkasnya.
