Pakar UGM Soroti Ketahanan Nasional, Konflik Global Tak Boleh Bebani Rakyat

Suara.com - Pakar Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Armaidy Armawi, menilai peringatan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat agar bersiap menghadapi kemungkinan kesulitan akibat konflik Timur Tengah merupakan cerminan kegagalan penyelenggara negara dalam mematuhi konstitusi.

Menurutnya, kerentanan nasional saat ini muncul karena pemerintah kerap “menerabas” mandat dasar UUD 1945 dalam menjalankan tata kelola negara.

Jika penyelenggara negara menjalankan apa yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 secara konsisten, Armaidy menilai Indonesia seharusnya memiliki ketahanan nasional yang terbentuk secara otomatis (automatic resilience).

"Persoalan kita sekarang itu kan persoalan ketatanegaraan yang sering kita terabas. Akhirnya kita agak tersesat, agak keliru, bisa jadi seperti itu," kata Armaidy saat dihubungi Suara.com, Selasa (10/3/2026).

Ketahanan Nasional Bertumpu pada Kesejahteraan dan Keamanan

Guru Besar Filsafat UGM tersebut menjelaskan bahwa esensi ketahanan nasional pada dasarnya hanya mencakup dua aspek utama, yakni kesejahteraan (prosperity) dan keamanan (security).

Kedua hal itu menjadi fondasi negara dalam melindungi rakyat sekaligus menjaga stabilitas nasional.

Ketidakmampuan pemerintah dalam menjamin dua aspek tersebut, menurutnya, membuat masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak ketika terjadi gejolak geopolitik global.

"Jangan kalau sudah terjadi sesuatu oleh akibat satu keputusan dalam lingkup geopolitik global kita ikut di dalam itu, maka sekali-kali jangan kita melakukan kesalahan yang berakibat kepada rakyat kita. Itu yang paling penting," tandasnya.

Ketua Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM itu juga menyoroti munculnya kekhawatiran pemerintah terhadap dampak konflik global sebagai tanda adanya kekeliruan arah dalam pengambilan kebijakan negara.

Kesejahteraan Rakyat Bagian dari Keamanan Nasional

Armaidy menegaskan bahwa ancaman terhadap ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan kekuatan militer. Perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat juga merupakan bagian penting dari keamanan nasional.

Ia menilai kebijakan seperti subsidi, jaminan sosial, serta perlindungan ekonomi masyarakat merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari konsep keamanan negara.

"Kalau lah yang alinea keempat itu direalisasikan dengan segera oleh penyelenggara negara itu ya insyaallah 280 juta (penduduk Indonesia) itu ya dia kuat dengan sendirinya. Itu, nggak perlu kita harus mengingatkan macam-macam," ujarnya.

Kritik atas Instruksi Siaga Militer

Pernyataan tersebut juga berkaitan dengan instruksi Siaga 1 TNI yang muncul pasca-eskalasi konflik di Timur Tengah. Menurut Armaidy, jika dua aspek utama—kesejahteraan dan keamanan—telah terpenuhi, maka institusi militer tidak perlu dikerahkan secara masif.

Ia menilai militer seharusnya tidak menjadi pihak yang harus menutup dampak kesalahan kebijakan negara.

"Jangan sampai TNI ini menjadi 'pemadam kebakaran' yang diakibatkan oleh kesalahan pengambilan keputusan. Kalau (konstitusi) dilaksanakan, TNI dan Polri itu tidur enak, tidak perlu repot-repot pakai siaga macam-macam," tegasnya.

Pemerintah Diminta Kembali pada Amanat Konstitusi

Armaidy pun mendesak pemerintah untuk kembali pada kaidah fundamental negara, yakni menjalankan amanat konstitusi secara konsisten.

Menurutnya, jika prinsip-prinsip dasar dalam Pembukaan UUD 1945 benar-benar dijalankan, maka ketahanan nasional akan terbentuk secara otomatis dan masyarakat memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi global.

"Sebenarnya bernegara itu sederhana, yang tidak sederhana itu kan kemauan penyelenggara negara ini terlalu banyak. Padahal dia dibatasi oleh konstitusi khususnya pembukaan Undang-Undang Dasar," pungkasnya.