Polemik Permintaan THR Pengurus RW di Kalideres: Cuma Ikut Tradisi!

Suara.com - Jelang hari raya Idul Fitri, seorang pengusaha di wilayah Kalideres, Jakarta Barat mendapat surat permintaan tunjangan hari raya (THR) dari pihak pengurus RW.

Aksi ini viral usai diunggah di media sosial Instagram. Tak tanggung-tanggung pengurus RW mematok THR yang diperuntukkan kepada Ketua RW, Wakil Ketua RW, Kamtibmas, Danton, hingga Kasatlak Hansip RW.

Nominalnya pun berbeda, untuk Ketua RW permintaan THR ditarif Rp500 ribu, Kamtibmas Rp300 ribu, dan Rp200 ribu untuk Kasatlak Hansip RW.

Kejanggalan yang disorot publik adalah adanya pemecahan surat yang mengatasnamakan berbagai jabatan pengurus, mulai dari Ketua RW, Wakil Ketua RW, Kamtibmas, Danton, hingga Kasatlak Hansip RW.

Ketua RW 09 Kelurahan Kamal, Wijaya Kusuma mengaku, jika permintaan THR ini merupakan tradisi kepengurusan lama.

Wijaya mengaku baru beberapa bulan menjabat sebagai Ketua RW. Ia menggantikan Ketua RW sebelumnya yang telah meninggal dunia.

Ia mengaku format proposal maupun pencantuman berbagai nama jabatan tersebut murni merupakan peninggalan dari kepengurusan lama.

"Jadi kan gini, kalau terkait masalah yang THR-an ya, saya kan nerusin RW almarhum saja. Terus proposalnya pun sama saya nerusin,” kata Wijaya, saat dihubungi awak media, Rabu (11/3/2026).

“Terkait nama ABCD, RW, wakil, itu kan memang udah zaman almarhum kayak gitu, jadi saya nerusin dah kira-kira kayak gitu," imbuhnya.

Wijaya mengaku bingung karena hanya mengikuti tradisi yang sudah berjalan bertahun-tahun di lingkungan tersebut. Bahkan, menurutnya, pabrik-pabrik setempat sebenarnya sudah terbiasa dengan proposal serupa.

"Memang sudah dari dulu-dulu seperti itu, sudah kenal lah sebetulnya pabrik-pabriknya," kata Wijaya.

Wijaya juga membantah jika proposal yang dikirimnya untuk memperkaya diri sendiri. Sebab, klaim Wijaya, jika uang tersebut telah terkumpul akan dibelikan bingkisan.

Nantinya bingkisan tersebut bakal dibagikan kepada warga yang selama ini dianggap telah banyak membantu operasional lingkungan.

"Jadi nggak ada kaitannya nih apa RW sekian, wakil sekian, enggak. Semua saya jadiin satu saya bakal beli bingkisan buat THRan orang-orang saya, RT sama jajarannya, kemudian PPSU juga," ujarnya.

Wijaya kembali menegaskan, jika permintaan THR ini dilakukan lantaran pihak RW tak memiliki alokasi dana khusus untuk memberikan THR bagi jajaran pengurus.

"Pokoknya saya dapet semana duitnya, ya udah, langsung beli bingkisan, ada kain, biskuit, minyak, beras, kira-kira kayak gitu dah. Nanti disalurin tuh, dibagiin, RT sama jajarannya bertiga, gitu. Nanti PPSU juga," tambahnya.

Bantah Patok Nominal

Wijaya membantah, soal pematokan nominal dalam surat proposal yang ia kirim. Wijaya mengklaim bahwa angka tersebut memang ada di dalam draf surat lama dan tidak ia ubah. Namun, ia menekankan bahwa nominal tersebut tidak bersifat memaksa.

"Jadi saya mah apa adanya surat dari dulu enggak dikurangin, dilebihin. Perusahaan juga nggak harus dia menuhi syarat itu, enggak. Bervariasi, enggak semuanya itu perusahaan ngasih segitu, enggak," kata dia.

Menyadari polemik yang muncul akibat proposal ini, Wijaya berjanji akan mengevaluasi sistem pengajuan THR ini ke depannya agar tidak memberatkan.

"Nanti kalau memang kayak begini caranya menurut perusahaan itu terlalu banyak, ya mungkin kita nanti coba berusaha dirapiin. Ya misalnya jadi satu. Bisa juga saya langsung komunikasi sama perusahaan," pungkas Wijaya.