Geopolitik Memanas, Status Siaga 1 TNI Belum Punya Batas Waktu

Suara.com - Status siaga 1 yang diberlakukan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih terus berlangsung seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik global, terutama di kawasan Timur Tengah.

Hal tersebut disampaikan oleh analis politik dan militer dari Universitas Nasional, Slamet Ginting dalam podcast Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV.

Menurut Slamet, kondisi Siaga 1 tersebut belum memiliki batas waktu yang pasti dan akan terus bergantung pada perkembangan situasi internasional.

“Iya, masih. Tadi kan para prajurit kembali ke kesatriaannya, mereka nggak bakal bisa lebaran. Sampai kapan? Ya sampai situasi di Timur Tengah itu relatif sudah relatif aman,” ujarnya, dikutip pada Kamis (12/3/2026).

Ia menilai dinamika geopolitik dunia saat ini sedang tidak stabil. Salah satu faktor yang memicu ketegangan adalah konflik yang melibatkan Amerika-Israel dan Iran yang berdampak pada kawasan lainnya.

Slamet memberi contoh Amerika yang mendirikan Board of Peace (BOP) sebagai tawaran gencatan senjata, sementara Amerika terlibat dalam perang antara Israel dan Iran.

Ia memandang bahwa Donald Trump tengah berupaya menggantikan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) dengan BOP.

“Nih geopolitik sedang tidak baik-baik saja karena BOP sedang diupayakan oleh Donald Trump sebagai pengganti PBB yang dianggap tidak mampu juga menyelesaikan konflik di Gaza atau di wilayah Yerusalem, Palestina, dan lain-lain begitu,” kata Slamet.

Anggaran Pertahanan Bisa Disesuaikan Jika Krisis

Terkait konsekuensi anggaran dari status siaga militer, Slamet menilai anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dialokasikan ke anggaran militer. Ia berpendapat pemerintah dapat melakukan penyesuaian apabila situasi keamanan semakin memburuk.

“Ya saya kira tidak, mungkin akan mengambil dari dari yang lain anggaran yang lain. Kalau situasi krisis saya kira Menteri Keuangan juga sudah dipanggil Presiden. Dalam situasi seperti sekarang untuk Siaga 1 pun menurut saya sudah diberikan sebuah pemahaman,” jelas Slamet.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut juga dapat mendorong percepatan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Bahkan menurutnya, Indonesia berpotensi mempertimbangkan kerja sama militer dengan negara lain.

Bantah Isu Perpecahan di Tubuh TNI

Dalam diskusi tersebut juga muncul pertanyaan mengenai adanya perbedaan pernyataan antara Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Namun Slamet menilai hal itu lebih disebabkan persoalan koordinasi.

“Saya kira soal koordinasi saja, soal komunikasi. Ini harus diperbaiki,” ujarnya.