REGIONAL:
- Status siaga 1 TNI masih berlaku karena ketegangan global, terutama Timur Tengah, bergantung situasi internasional.
- Anggaran pertahanan dapat disesuaikan saat krisis, berpotensi mempercepat pengadaan alutsista dan kerja sama militer.
- Indonesia mesti waspada konflik elite, isu koordinasi TNI, perang hibrida, dan perang proksi modern.
Ia menjelaskan bahwa secara struktur, penggunaan kekuatan militer berada di bawah kewenangan Panglima TNI, sementara kepala staf angkatan berperan dalam pembinaan personel.
“Kasad ini, Kepala Staf Angkatan ini tugasnya hanya pembinaan. Sementara Panglima TNI memang penggunaan kekuatan,” kata Slamet.
Slamet juga mengingatkan agar Presiden Prabowo tidak hanya mendengar laporan baik-baik saja dari Hambalang Boy, tetapi juga harus berani mengkritisi dan mengawasi mereka agar tidak ada penyalahgunaan terkait laporan situasi Indonesia yang sebenarnya.
“Jadi saya kira lingkaran dekat Presiden, Hambalang Boy juga barangkali harus dikritisi oleh Presiden jangan sampai nantinya memfilter persoalan kepresidenan yang baik-baik saja yang buruk tidak gitu,” tuturnya.
Waspadai Konflik Elite Seperti Peristiwa Malari
Slamet juga mengingatkan agar pemerintah mewaspadai potensi konflik di lingkaran elite kekuasaan. Ia menyinggung pengalaman sejarah Indonesia seperti Peristiwa Malari yang dipicu persaingan kelompok elite di sekitar presiden saat itu, Soeharto.
“Saya khawatir kalau terjadi konflik elit militer ini karena mereka punya senjata,” ujarnya.
Menurutnya, komunikasi antara presiden dan para pejabat strategis, termasuk intelijen dan militer, harus dijaga agar tidak menimbulkan rumor yang dapat mengganggu stabilitas.
Ancaman Perang Hibrida dan Perang Proksi
Selain ancaman militer konvensional, Slamet menilai Indonesia juga harus mewaspadai bentuk konflik modern seperti perang hibrida dan perang proksi.
“Jadi menurut saya perang sekarang ini betul-betul perang hibrida dan bukan infanteri berhadapan dengan infanteri,” katanya.
Ia menambahkan bahwa propaganda dan operasi intelijen asing juga menjadi tantangan tersendiri di era digital.
“Yang sering tidak terdeteksi oleh orang-orang awam adalah perang proksi menggunakan orang-orang ini, termasuk perang di udara,” ujar Slamet.
Slamet juga berpendapat bahwa mungkin teknologi atau kekuatan udara di Indonesia masih belum setara untuk adu kekuatan udara terbuka (drone/rudal canggih) seperti yang terjadi di konflik Israel-Iran.
Namun, Indonesia bisa melawan dengan perang gerilya dan perang semesta, memancing masuk ke wilayah darat agar pasukan yang menyerang sulit keluar dengan selamat.
“Kita tidak akan sanggup menghadapi perang udara seperti di Iran itu, tapi kita akan sambut ke dalam silakan masuk ke dalam wilayah Indonesia. Tapi Anda siap-siap pulang dengan kantong jenazah,” pungkasnya. (Dinda Pramesti K)
TERPOPULER