- Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Surat Edaran Sekda Nomor 13/SE/2026 tentang larangan penggunaan kendaraan dinas.
- Larangan tersebut berlaku bagi seluruh ASN DKI Jakarta selama libur panjang Nyepi dan Idulfitri 1447 H.
- Pelanggar kebijakan aset daerah ini akan dikenakan sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.
Suara.com - Pemprov DKI Jakarta resmi mengetatkan pengawasan terhadap penggunaan aset daerah menjelang periode libur panjang tahun 2026.
Larangan ini mencakup penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi selama libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi serta Hari Raya Idulfitri 1447 H.
Kebijakan tegas tersebut tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/SE/2026 yang diterbitkan Jumat (13/3/2026).
Instruksi ini ditujukan secara menyeluruh kepada seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
“Pegawai ASN yang melanggar larangan ini akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Sekda DKI Jakarta, Uus Kuswanto, mengutip laman resmi Pemprov.
Baik kendaraan dinas jabatan maupun kendaraan dinas operasional sama-sama tidak boleh dimanfaatkan untuk aktivitas seperti mudik lebaran, bertamasya, dan kegiatan lain di luar urusan kedinasan.
Langkah preventif ini berpijak pada Pasal 13 Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas.
Regulasi tersebut juga telah mengalami pemutakhiran melalui Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 untuk memperkuat tata kelola aset.
Selain aturan internal, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemprov DKI Jakarta merujuk pada Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 2 Tahun 2026 mengenai pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya.
Melalui edaran ini, diharapkan integritas ASN tetap terjaga dengan tidak memanfaatkan fasilitas negara atau daerah demi kepentingan pribadi yang tidak semestinya.
TERPOPULER
