REGIONAL:
- Presiden Prabowo Subianto berencana mengkaji kebijakan negara lain seperti Pakistan dalam menghadapi dampak konflik global.
- Pakistan menerapkan langkah kritis berupa pemotongan hari kerja, WFH 50 persen, dan pemangkasan gaji pejabat negara.
- Pemerintah Indonesia berupaya menjaga defisit APBN agar tidak melebar dan mengatasi kebocoran anggaran negara.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto berencana mengkaji sejumlah kebijakan yang telah diterapkan beberapa negara, seperti Pakistan, dalam menghadapi dampak situasi konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah.
Prabowo mencontohkan kebijakan yang kini diterapkan Pakistan. Ia memaparkan langkah-langkah tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta.
"Ini langkah Pakistan ya, ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, sehingga disebut sebagai critical measures, seolah ini bagi mereka seperti kita dulu waktu Covid," kata Prabowo, Jumat (13/3/2026).
Menurut Prabowo, Pakistan saat ini menerapkan sejumlah kebijakan penghematan, mulai dari pemotongan waktu kerja hingga penerapan kerja dari rumah.
"Mereka melaksanakan WFH atau kerja dari rumah untuk semua kantor pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka dipotong hanya menjadi empat hari," ujarnya.
Tak hanya itu, Pakistan juga menerapkan pemangkasan gaji bagi para pejabat negara. Dana hasil penghematan tersebut kemudian dialihkan untuk membantu kelompok masyarakat paling rentan.
"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet dan anggota DPR. Semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah," kata Prabowo.
Selain itu, Pakistan juga memangkas pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk seluruh kementerian. Pemerintah setempat mewajibkan 60 persen kendaraan dinas tidak digunakan setiap saat sebagai bagian dari upaya efisiensi.
"Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, belanja kendaraan, belanja mebel dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan," lanjutnya.
Dalam menghadapi dampak perang global, Pakistan juga menghentikan seluruh kunjungan dinas ke luar negeri. Pemerintah setempat turut melakukan efisiensi anggaran untuk berbagai kegiatan seremonial seperti acara dan pesta.
"Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi mereka pindah ke online, lalu semua sekolah berhenti selama dua minggu, mungkin ini juga terkait menghadapi Idulfitri," kata Prabowo.
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa pemaparan mengenai kebijakan Pakistan tersebut hanya sebagai contoh. Namun ia membuka kemungkinan untuk mengkaji penerapan kebijakan serupa di Indonesia.
"Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya, dalam beberapa hari ke depan saya kira kita bisa mengkaji masalah ini. Saya kira kita juga harus mengupayakan agar kita melakukan penghematan," ujarnya.
Jaga Defisit APBN
Di sisi lain, Prabowo meyakini bahwa dalam dua hingga tiga tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara yang sangat kuat secara ekonomi.
Karena itu, pemerintah berupaya menjaga agar defisit anggaran tidak semakin melebar.
"Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga agar defisit kita tidak bertambah. Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit," kata Prabowo.
Ia menilai kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang seimbang merupakan kondisi paling ideal.
"Itu paling ideal dan saya kira bisa kita lakukan," ujarnya.
Namun demikian, Prabowo mengingatkan bahwa pemerintah masih menghadapi berbagai persoalan seperti kebocoran anggaran dan inefisiensi.
"Kita harus selalu ingat bahwa kita masih menghadapi masalah kebocoran, tidak efisien, masalah under invoicing, undercounting, manipulasi administratif, dan lain sebagainya. Ini besar, kebocoran ini besar. Maaf saya akan selalu bicara masalah ini, dan kita sudah melakukan langkah-langkah," tandasnya.
TERPOPULER
