REGIONAL:
- Mesin propaganda Israel (Hasbara) menghadapi gugatan hukum serius dari influencer serta kontraktor atas tunggakan gaji jutaan shekel sejak Oktober 2023.
- Direktorat Diplomasi Publik Israel merekrut banyak pihak secara terburu-buru, menyebabkan kekacauan pembayaran melalui pihak ketiga kepada para pekerja.
- Pemerintah Israel mengalokasikan anggaran propaganda besar, bahkan memindahkannya dari sektor pendidikan, namun tetap gagal membayar jasa kontraktor.
Suara.com - Mesin propaganda global Israel, yang dikenal dengan sebutan Hasbara, kini tengah menghadapi badai internal yang serius. Banyak pemengaruh alias influencer termasuk di wilayah Asia seperti Indonesia, menuntut mereka karena gaji belum dibayar.
Mereka menuntut pembayaran gaji dan biaya operasional senilai jutaan shekel yang belum dibayarkan sejak pecahnya konflik pada Oktober 2023.
Menurut laporan harian ekonomi Israel, Calcalist, Sabtu (14/3/2026), Direktorat Diplomasi Publik Nasional Israel kini berada di bawah tekanan hukum dari berbagai pihak yang merasa dirugikan.
Para penggugat terdiri dari perusahaan penyedia jasa studio, aktivis media sosial, hingga influencer yang disewa untuk membentuk opini publik internasional di tengah meningkatnya kecaman global terhadap tindakan Israel di Jalur Gaza.
Dua perusahaan swasta yang menyediakan fasilitas studio bagi para pemimpin Israel serta mendanai berbagai aksi aktivisme di Eropa, menuntut total dua juta shekel atau sekitar Rp10,1 miliar.
Krisis ini mengungkap sisi gelap dari balik layar upaya Israel untuk mempertahankan narasi mereka di panggung dunia.
Pekerjaan yang Berantakan dan Tunggakan Studio Netanyahu
Laporan tersebut merinci bahwa Direktorat Hasbara mengalami kekurangan staf yang akut setelah 7 Oktober 2023.
Hal ini memaksa pemerintah untuk merekrut lusinan aktivis independen dan kontraktor swasta secara terburu-buru.
Namun, proses rekrutmen yang tidak terorganisir ini justru memicu masalah keuangan di kemudian hari.
Banyak influencer dan aktivis tidak dipekerjakan secara resmi oleh negara, melainkan melalui pihak ketiga.
Berdasarkan laporan tersebut, "perusahaan produksi swasta menjadi saluran pembayaran bagi mereka yang mewakili Israel di luar negeri".
Namun, sistem ini terbukti gagal memberikan kepastian hak bagi para pekerja. Salah satu kontraktor yang bekerja sama dengan direktorat tersebut mengklaim bahwa “pekerjaannya selalu berantakan”.
Ketidakteraturan ini bahkan menyentuh fasilitas bagi pejabat tinggi. Sebuah perusahaan yang menyediakan studio khusus bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant untuk keperluan wawancara internasional, kini menuntut lebih dari setengah juta shekel atau setara Rp 2,7 miliar karena jasa mereka belum dibayar.
Selain itu, sebuah perusahaan bernama Intellect menuntut lebih dari 1,5 juta shekel atau Rp 8,2 miliar dari Kantor Perdana Menteri.
TERPOPULER