REGIONAL:
- Mesin propaganda Israel (Hasbara) menghadapi gugatan hukum serius dari influencer serta kontraktor atas tunggakan gaji jutaan shekel sejak Oktober 2023.
- Direktorat Diplomasi Publik Israel merekrut banyak pihak secara terburu-buru, menyebabkan kekacauan pembayaran melalui pihak ketiga kepada para pekerja.
- Pemerintah Israel mengalokasikan anggaran propaganda besar, bahkan memindahkannya dari sektor pendidikan, namun tetap gagal membayar jasa kontraktor.
Perusahaan ini mengklaim telah "mendanai penerbangan ke Den Haag, yang digunakan oleh para aktivis influencer yang beroperasi melawan demonstrasi pro-Palestina menjelang persidangan di pengadilan Den Haag".
Eylon Levy dan Lelahnya Mengejar Hak
Salah satu sosok paling menonjol dalam upaya Hasbara Israel adalah Eylon Levy.
Pria berkebangsaan Inggris-Israel, yang sempat menjadi juru bicara resmi pemerintah hingga Maret 2024 ini, mengakui adanya masalah pembayaran tersebut.
Meski mengakui bahwa pemerintah masih berhutang kepadanya, Levy menyatakan telah lelah mencoba menagih uang tersebut dan memilih untuk tidak berpartisipasi dalam gugatan hukum.
Meskipun tidak lagi bekerja secara resmi untuk pemerintah, Levy tetap aktif melakukan upaya Hasbara melalui akun media sosialnya yang memiliki 250.000 pengikut.
Dalam salah satu unggahannya yang kontroversial, ia menyerang sikap pemerintah Inggris terhadap Iran.
"Pemerintah Inggris sepenuhnya menyangkal bahwa Iran menyerang Inggris. Mereka mencoba membunuh tentara Inggris," tulis Levy di akun X miliknya.
Ia juga secara terbuka mendesak pengusiran duta besar Iran dari Inggris dengan menyebutnya sebagai negara musuh.
Anggaran Pendidikan Dialihkan untuk Propaganda
Menanggapi gugatan yang ada, Kantor Perdana Menteri Israel mengakui adanya "ketidakteraturan dalam praktik kontrak direktorat diplomasi publik".
Namun, pihak mereka menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut karena prosedur hukum sedang berlangsung.
Kegagalan pembayaran ini terjadi di tengah besarnya anggaran yang sebenarnya telah dialokasikan oleh pemerintah Israel untuk urusan propaganda.
Sejak Oktober 2023, upaya Hasbara juga dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Diaspora dengan dana yang sangat besar untuk menyebarkan narasi yang membantah tuduhan kejahatan perang dan genosida.
Pada September lalu, pemerintah Israel bahkan menyetujui tambahan anggaran sebesar 150 juta shekel atau USD 49 juta untuk upaya Hasbara di Kementerian Luar Negeri.
Dana tambahan ini ditambahkan ke anggaran yang sudah ada sebesar 520 juta shekel (USD170 juta).
Yang menarik perhatian publik adalah fakta bahwa dana tambahan tersebut diambil dari anggaran pendidikan tinggi.
Langkah ini diambil setelah upaya diplomasi publik Israel dianggap gagal di banyak lini internasional.
Di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Gideon Saar, direktorat baru dibentuk untuk mempekerjakan lebih banyak blogger dan influencer media sosial guna memperbaiki citra negara di mata dunia.
Upaya ini terus meluas hingga tahun 2025. Pada Mei 2025, Kementerian Diaspora di bawah Amichai Chikli menawarkan kepada pemerintah daerah pemukiman dana hingga satu juta shekel (USD325.000) untuk melakukan kegiatan Hasbara baik di dalam maupun luar negeri.
Meski dana besar terus digelontorkan, tuntutan hukum dari para mantan pekerja ini menunjukkan adanya keretakan besar dalam manajemen operasional propaganda Israel.
TERPOPULER