Presiden AS Donald Trump: Setelah Iran Selesai, Selanjutnya Kuba

Suara.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sesumbar setelah menyelesaikan perang melawan Iran, ia akan mengobarkan konflik dengan tetangganya, negara komunis yang masih bertahan sejak era perang dingin, yakni Kuba.

Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan di atas pesawat kepresidenan Air Force One, Trump memprediksi bahwa pemerintah komunis Kuba sangat ingin mencapai kesepakatan dengan AS.

Namun, ia menegaskan bahwa prioritas strategisnya saat ini masih tertuju pada konflik yang sedang berlangsung dengan Iran di Timur Tengah.

Langkah ini menunjukkan pola diplomasi "tekanan maksimum" yang menjadi ciri khas pemerintahan Trump, di mana ia mencoba menyelesaikan satu front pertempuran besar sebelum membuka front lainnya di halaman belakang Amerika.

Di hadapan para wartawan pada hari Minggu (15/3) lalu, Trump secara eksplisit menyatakan fokus militer dan diplomatik AS saat ini tidak bisa dibagi secara merata antara Teheran dan Havana.

Iran tetap menjadi target utama yang harus dituntaskan sebelum AS memberikan perhatian penuh pada pulau yang terletak hanya 90 mil dari pesisir Florida tersebut.

"Saya pikir kita akan segera membuat kesepakatan atau melakukan apa pun yang harus kita lakukan," ujar Trump, dikutip dari NDTV.com, Senin (16/3/2026).

Ia menambahkan penegasan mengenai urutan prioritas kebijakannya dengan kalimat yang lugas, "Kami sedang berbicara dengan Kuba, tetapi kami akan menangani Iran sebelum Kuba."

Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat di Teluk Persia, di mana serangan-serangan AS terhadap target-target terkait Iran terus berlanjut.

Bagi Trump, menyelesaikan urusan dengan Iran adalah kunci sebelum ia dapat mengarahkan kekuatan penuh "Paman Sam" untuk merombak tatanan politik di Amerika Latin.

Pengetatan Blokade dan Gejolak di Havana

Selama masa jabatannya, Trump memang secara konsisten memperketat tekanan terhadap Kuba.

AS telah memberlakukan blokade bahan bakar yang hampir total, sebuah langkah yang berhasil melumpuhkan ekonomi pulau tersebut dan menyebabkan pemadaman listrik selama berjam-jam yang menyiksa warga sipil.

Strategi ini tampaknya bertujuan untuk menciptakan keresahan domestik yang dapat memicu keruntuhan rezim dari dalam.

Spekulasi mengenai penggulingan militer terhadap rezim Komunis Kuba pun mulai merebak di koridor kekuasaan Washington.

Narasi ini diperkuat oleh pernyataan para sekutu dekat Trump, termasuk Senator Lindsey Graham, yang secara terbuka melontarkan prospek jatuhnya pemerintahan Kuba.

Atmosfer ini kian memanas seiring dengan pecahnya demonstrasi di beberapa wilayah Kuba selama akhir pekan lalu.

Di kota Moron, para pengunjuk rasa dilaporkan melempari batu dan membakar kantor Partai Komunis setempat sebagai bentuk frustrasi atas krisis energi dan ekonomi.

Surat kabar pemerintah, Granma, melaporkan bahwa lima orang telah ditangkap dan satu orang dilarikan ke rumah sakit akibat insiden tersebut.

Menanggapi situasi ini, Trump memberikan komentar singkat namun sarat makna, "Orang-orang telah menunggu selama 50 tahun untuk mendengar cerita ini tentang Kuba."

Strategi "Pengambilalihan" Ekonomi ala Soviet

Banyak analis melihat bahwa keberhasilan AS dalam menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dalam operasi bulan Januari lalu telah menjadi cetak biru bagi rencana perubahan rezim di Kuba.

Sumber yang memahami pemikiran Trump menyebutkan, sang presiden ingin menggunakan tekanan ekonomi AS untuk membuat Kuba secara finansial bergantung pada Washington.

Tujuan akhirnya sangat ambisius: Amerika Serikat ingin mengambil alih posisi yang dulunya ditempati oleh Uni Soviet.

Sebelum runtuh pada tahun 1991, Uni Soviet adalah penyokong utama yang menjaga napas ekonomi Kuba tetap berdenyut.

Dengan membuat Kuba bergantung pada AS, Washington berharap dapat mengontrol arah politik negara tersebut secara permanen.

Respons Diaz-Canel: Negosiasi atau Perlawanan?

Pemerintah Kuba sendiri tidak tinggal diam. Presiden Miguel Diaz-Canel mengonfirmasi pada hari Jumat bahwa pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan pejabat AS.

Diaz-Canel menyatakan bahwa kedua pihak sedang menjajaki "solusi potensial untuk perbedaan bilateral kita."

Meski membuka pintu dialog, Diaz-Canel menegaskan bahwa Kuba hanya bersedia bernegosiasi jika diposisikan sebagai mitra yang setara, bukan sebagai negara bawahan yang didikte oleh kemauan Washington.

Di sisi lain, sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan intervensi militer, Diaz-Canel juga telah memperingatkan bahwa negaranya sedang memperkuat pertahanan militernya secara besar-besaran.

Ketegangan ini menempatkan Kuba dalam posisi terjepit. Di satu sisi, mereka membutuhkan pelonggaran sanksi untuk menyelamatkan rakyatnya dari kemiskinan dan kegelapan akibat pemadaman listrik.

Sementara di lain sisi, mereka menghadapi presiden AS yang tampaknya tidak akan berhenti sampai rezim komunis di Havana benar-benar tunduk atau runtuh total di bawah kaki Washington, segera setelah urusannya dengan Iran selesai.