Trump Minta Bantuan Sekutu Amankan Selat Hormuz, Jepang hingga Australia Enggan Kirim Kapal

Suara.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyerukan kepada negara-negara sekutu untuk membantu mengamankan jalur pelayaran strategis Strait of Hormuz.

Permintaan itu disampaikan ketika konflik antara AS dan Israel melawan Iran memasuki pekan ketiga.

Donald Trump mengatakan pemerintahannya telah menghubungi tujuh negara untuk meminta dukungan keamanan di selat tersebut. Namun, ia tidak menyebutkan secara spesifik negara mana saja yang sudah dihubungi.

Dalam unggahan sebelumnya di media sosial, Trump menyatakan harapannya agar beberapa negara besar seperti China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan United Kingdom dapat ikut ambil bagian dalam upaya pengamanan tersebut.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur laut sempit yang berada di antara Iran dan Oman.

Kawasan ini sangat penting bagi perdagangan energi global karena sekitar seperlima pasokan minyak dunia melewati rute tersebut.

Ketegangan yang meningkat membuat Iran secara efektif menutup jalur tersebut, sehingga memicu gangguan besar pada pasokan energi dunia.

Sejumlah negara yang disebut dalam wacana pengamanan ini mulai memberikan tanggapan.

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi mengatakan negaranya belum memiliki rencana untuk mengirim kapal angkatan laut ke Timur Tengah.

“Kami belum membuat keputusan apa pun tentang pengiriman kapal pengawal. Kami terus meneliti apa yang dapat dilakukan Jepang secara mandiri dan apa yang dapat dilakukan dalam kerangka hukum,” kata Takaichi kepada parlemen pada 16 Maret dikutip dari Strait Times.

Sementara itu, pemerintah Australia juga menyampaikan sikap serupa. Menteri kabinet yang mewakili pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese, yakni Catherine King menegaskan negaranya tidak akan mengirim kapal ke Selat Hormuz.

“Kami tidak akan mengirim kapal ke Selat Hormuz. Kami tahu betapa pentingnya hal itu, tetapi itu bukan sesuatu yang diminta dari kami atau yang kami bantu,” kata King dalam wawancara dengan stasiun televisi pemerintah ABC.

Dari Korea Selatan, kantor kepresidenan menyatakan masih akan berkoordinasi dengan Washington sebelum mengambil keputusan.

“Kami akan berkomunikasi erat dengan AS mengenai masalah ini dan akan mengambil keputusan setelah peninjauan yang cermat,” demikian pernyataan kantor kepresidenan pada 15 Maret.

Di sisi lain, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dilaporkan telah membahas situasi di Selat Hormuz dengan Trump.

Seorang juru bicara Downing Street mengatakan pembicaraan itu menyoroti pentingnya membuka kembali jalur pelayaran guna mengurangi gangguan terhadap perdagangan global.

Sementara itu, para menteri luar negeri Uni Eropa dijadwalkan membahas kemungkinan penguatan misi angkatan laut mereka di Timur Tengah.

Misi yang dikenal sebagai Operation Aspides awalnya dibentuk pada 2024 untuk melindungi kapal dari serangan kelompok Houthi di Laut Merah.

Namun Menteri Luar Negeri Germany, Johann Wadephul menyatakan keraguannya terhadap efektivitas misi tersebut jika diperluas ke Selat Hormuz.

“Itulah mengapa saya sangat skeptis bahwa perluasan Aspides ke Selat Hormuz akan memberikan keamanan yang lebih besar,” katanya dalam wawancara dengan televisi ARD Jerman.