Sinyal Gaji Pejabat dan DPR Bakal Dipotong, Prabowo Siapkan Strategi Hadapi Krisis Global

Suara.com - Sejumlah fraksi partai politik di DPR RI secara resmi menyatakan dukungan terhadap opsi yang dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi gaji pejabat negara.

Kebijakan ini direncanakan menyasar anggota kabinet hingga anggota DPR RI sebagai langkah strategis dalam mengantisipasi dampak krisis global yang kian tidak menentu. Langkah efisiensi ini dipandang sebagai bentuk empati pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat luas.

Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menyatakan kesiapannya jika kebijakan pemotongan gaji tersebut benar-benar diimplementasikan oleh negara.

Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan kepekaan sosial serta penyesuaian diri terhadap dinamika ekonomi saat ini. Ia menekankan pentingnya persiapan teknis sebelum kebijakan tersebut dijalankan secara menyeluruh.

"Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan," kata Sarmuji di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Langkah simulasi tersebut dianggap krusial agar pemerintah memiliki gambaran utuh mengenai dampak dan efektivitas dari penghematan yang dilakukan.

Sarmuji menilai bahwa penyesuaian anggaran di level pejabat tinggi dapat menjadi sinyal positif bagi publik mengenai komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan eksternal.

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad Sahroni, turut memberikan pandangannya terkait upaya Presiden dalam mencari solusi kesejahteraan rakyat di tengah situasi global terkini.

Sahroni menyatakan bahwa pemerintah memang memiliki berbagai opsi untuk mengefisienkan anggaran belanja negara.

Namun, ia memberikan catatan agar setiap kebijakan yang diambil, terutama yang bersinggungan dengan hak administratif pejabat, tetap melalui kajian yang mendalam.

"Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang. Karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan," kata Sahroni sebagaimana dilansir Antara.

Sahroni mengingatkan bahwa setiap kebijakan fiskal memiliki dampak berantai yang harus diantisipasi sejak dini.

Meski memberikan catatan kritis terkait teknis pelaksanaan, ia menegaskan bahwa prinsip dasar DPR RI akan selalu selaras dengan pemerintah, terutama dalam menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas tertinggi di atas kepentingan golongan atau individu.

Dukungan serupa datang dari Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti seluruh arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait langkah-langkah penyelamatan ekonomi.

Eddy menilai bahwa dalam situasi krisis, negara memang harus mendahulukan kepentingan rakyat banyak di atas segala-galanya.

"Jadi apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan," kata Eddy.

Sebelum memunculkan opsi pemotongan gaji, Presiden Prabowo Subianto telah mendorong berbagai langkah penghematan lainnya, termasuk konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Presiden juga mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara maupun sektor swasta sebagai upaya menekan mobilitas dan konsumsi energi nasional di tengah ancaman krisis energi global.

Sebagai referensi kebijakan, Presiden mencontohkan langkah-langkah ekstrem yang telah diambil oleh sejumlah negara lain, salah satunya Pakistan. Negara tersebut telah menerapkan kebijakan kritis untuk menyelamatkan ekonomi nasionalnya, termasuk pemberlakuan kerja dari rumah bagi pegawai pemerintah dan swasta hingga mencapai 50 persen. Selain itu, Pakistan juga telah memangkas hari kerja menjadi hanya empat hari dalam sepekan guna menekan biaya operasional negara.

Di Pakistan, penghematan dilakukan secara menyeluruh dengan mengurangi gaji anggota kabinet dan parlemen secara signifikan. Pemerintah setempat juga memangkas penggunaan BBM pada kendaraan dinas, membatasi operasional kendaraan operasional pemerintah, hingga menghentikan sementara sejumlah belanja non-prioritas.

Pengadaan kendaraan baru, alat pendingin ruangan (AC), hingga perabot kantor dihentikan total untuk mengalokasikan dana ke sektor yang lebih mendesak.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa berbagai contoh langkah ekstrem dari negara lain tersebut dapat menjadi bahan kajian mendalam bagi pemerintah Indonesia.

Kajian ini diperlukan untuk menentukan instrumen kebijakan penghematan mana yang paling relevan dan efektif untuk diterapkan di dalam negeri guna memastikan ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga.