REGIONAL:
- Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menanggapi rencana pemotongan gaji pejabat oleh Presiden Prabowo Subianto.
- Zulfikar setuju penghematan, tetapi menekankan perlunya audit menyeluruh semua aspek penggunaan APBN, bukan hanya gaji pejabat.
- Evaluasi total kebijakan dan program kementerian/lembaga harus dilakukan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, memberikan tanggapan terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang tengah mengkaji opsi penghematan anggaran negara.
Wacana tersebut mencakup pemotongan gaji para anggota kabinet hingga anggota DPR sebagai respons atas dinamika global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah.
Zulfikar menyatakan sepakat dengan semangat efisiensi tersebut. Namun, ia menekankan bahwa langkah penghematan seharusnya tidak hanya menyasar pada penghasilan pejabat negara, melainkan harus menyentuh seluruh aspek penggunaan anggaran.
"Sebenarnya yang lebih menarik lagi itu, dalam keadaan seperti ini ya kita harus me-review semua. Tidak hanya pejabat negara atau anggota DPR, tapi semua. Tidak hanya gajinya, program juga," ujar Zulfikar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Politisi Partai Golkar ini menilai bahwa di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan, pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap kebijakan dan kegiatan di setiap instansi yang menggunakan dana negara.
Hal ini penting agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar tepat sasaran.
"Kebijakan, program, kegiatan kementerian/lembaga yang semuanya didanai oleh APBN itu dalam keadaan seperti ini harus di-review semua," tegasnya.
Zulfikar menambahkan bahwa evaluasi total terhadap anggaran kementerian dan lembaga merupakan langkah rasional untuk memastikan efektivitas birokrasi.
Ia pun memberikan lampu hijau terhadap wacana pemotongan gaji selama hal tersebut diikuti dengan perbaikan tata kelola anggaran secara keseluruhan.
"Artinya setuju, tidak hanya soal gaji tapi semua. Jadi rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan supaya makin efektif penggunaan APBN itu," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih mengkaji sejumlah opsi penghematan, mulai dari pemotongan gaji anggota DPR hingga anggota kabinet.
Langkah mengkaji efisiensi berupa pemotongan gaji pejabat hendak dilalukan Prabowo setelah ia membandingkan kebijakan dalam negeri pemerintah Pakistan.
TERPOPULER
