-
Amerika Serikat memerintahkan pengerahan ribuan pasukan militer menuju kawasan konflik di Timur Tengah.
-
Pentagon mempertimbangkan opsi operasi darat ke Iran meski keputusan akhir belum ditetapkan resmi.
-
Pakistan bertindak sebagai mediator diplomatik antara AS dan Iran guna menghentikan perang tersebut.
Operasi militer pada 28 Februari tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang parah dan memakan korban jiwa warga sipil.
Pemerintah Iran tidak tinggal diam dan memberikan balasan setimpal terhadap wilayah Israel serta basis militer Amerika.
Seluruh pangkalan militer AS yang tersebar di wilayah Timur Tengah menjadi target serangan balasan dari pihak Iran.
Di tengah desing peluru dan ledakan rudal, sebuah inisiatif diplomatik muncul ke permukaan melalui laporan media.
Amerika Serikat dikabarkan telah mengirimkan dokumen berisi 15 poin rencana perdamaian untuk meredam bara konflik.
Dokumen rahasia tersebut berisi langkah konkret mengenai program nuklir Iran serta sistem rudal balistik mereka.
Keamanan jalur perdagangan maritim di Selat Hormuz juga menjadi poin krusial dalam draf perdamaian yang diusulkan.
The New York Times mengungkapkan bahwa proses komunikasi ini melibatkan peran Pakistan sebagai jembatan penghubung utama.
Marsekal Lapangan Syed Asim Munir yang menjabat Kepala Angkatan Darat Pakistan muncul sebagai sosok mediator penting.
Islamabad menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi fasilitator pertemuan jika kedua belah pihak bersedia duduk bersama.
Pada Senin kemarin, Presiden Donald Trump secara resmi mengumumkan penghentian sementara serangan militer selama lima hari.
Gencatan senjata singkat ini dikhususkan pada target infrastruktur energi dan pembangkit listrik yang berada di Iran.
"Sangat baik dan produktif," ujar Donald Trump menggambarkan hasil pembicaraan yang dilakukan selama dua hari terakhir.
Pihak Teheran sendiri mengakui telah menerima pesan diplomatik dari beberapa negara sahabat terkait permintaan negosiasi ini.
Meskipun demikian, Iran tetap membantah adanya komunikasi langsung secara tatap muka dengan pemerintah Washington.