- Pelemahan Rupiah hingga Rp17.000/USD pada Maret 2026 diperkirakan menaikkan harga pangan 2 hingga 8 persen.
- Ketergantungan impor komoditas seperti kedelai, gandum, daging, telur, dan susu meningkatkan risiko gejolak eksternal.
- Pedagang merasakan dampak langsung berupa kenaikan bahan baku dan biaya operasional, menekan margin keuntungan mereka.
Suara.com - Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp17.000 per dolar AS pada pertengahan Maret 2026 memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas harga pangan nasional.
Apalagi Indonesia masih ketergantungan pada impor komoditas strategis seperti kedelai dan gandum.
Dosen Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Hani Perwitasari, menyebut ketika nilai tukar melemah, biaya impor bahan pangan dan input produksi berpotensi meningkat. Kondisi ini dapat langsung bersinggungan dengan ketahanan pangan domestik.
"Untuk fluktuasi nilai tukar ini akan berpengaruh terhadap stabilitas harga pangan, bervariasi bisa dari 2 sampai 8 persen tergantung jenis makanannya," kata Hani, Jumat (27/3/2026).
Menurutnya situasi ini perlu dicermati mengingat komoditas yang sulit disubstitusi memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan kurs.
Tekanan biaya impor bahan pangan dan input produksi berpotensi meningkatkan total biaya yang pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan harga sehari-hari.
"Komoditas yang paling rentan seperti daging, kemudian telur, susu yang memang sulit untuk disubstitusi. Maka dia akan lebih rentan terhadap dampak dari pelemahan rupiah ini," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa semakin tinggi porsi impor dalam struktur pangan nasional. Maka semakin tinggi pula risiko terhadap gejolak eksternal.
"Semakin tinggi impornya, maka ini akan sangat rentan terhadap gejolak kurs yang ada," kata dia.
Dampak pelemahan rupiah turut menyasar pada biaya produksi di sektor pertanian dan peternakan. Hal itu tak terlepas dari sejumlah input produksi masih bergantung pada pasar global.
Peningkatan harga barang-barang produksi ini memicu kenaikan total biaya produksi yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha kecil hingga menengah.
"Nilai tukar akan mempengaruhi biaya produksi, terutama ketika barang-barang produksi ini merupakan barang tradable. Sehingga harganya akan naik dan total biayanya meningkat," ungkapnya.
Hani menekankan pentingnya langkah pengendalian harga jangka pendek melalui monitoring data produksi yang akurat. Keputusan untuk melakukan impor harus didasarkan pada kebutuhan riil.
"Kalau kurang ya perlu impor, kalau tidak kurang ya tidak perlu impor, sehingga kebijakan bisa diambil dengan lebih tepat," tuturnya.
Sebagai strategi jangka panjang, dukungan terhadap kapasitas produksi petani domestik melalui akses pembiayaan dan subsidi input perlu diperkuat.
TERPOPULER
