- Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan maraknya hoaks kenaikan harga BBM di Malaysia sebagai bentuk tindakan sabotase politik.
- Pemerintah Malaysia menugaskan aparat berwenang untuk menindak tegas pelaku penyebaran 96 konten berita palsu di media sosial.
- Pemerintah mengimbau masyarakat agar lebih bijak mencerna informasi guna menghindari dampak negatif dari penyebaran berita bohong tersebut.
Suara.com - Informasi bohong atau hoaks terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga melanda Malaysia.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyoroti maraknya penyebaran berita palsu tersebut dalam pernyataannya kepada publik melalui tayangan video di Kuala Lumpur, Rabu malam.
"Begitu banyak berita palsu mengenai kenaikan harga minyak dan harga barang, yang tidak benar," kata Anwar Ibrahim.
Ia menilai penyebaran hoaks tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki niat buruk, termasuk untuk menyebarkan kebencian hingga melakukan sabotase.
Pemerintah Malaysia pun bergerak cepat dengan meminta Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku.
Sejauh ini, MCMC telah mendeteksi sedikitnya 96 konten berita palsu terkait harga minyak dan listrik yang beredar di media sosial.
Anwar menegaskan bahwa penyebaran hoaks tersebut sangat merugikan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
"Yang mereka lakukan adalah pengkhianatan terhadap negara dan rakyat dengan menyebarkan berita palsu, mempertaruhkan nasib rakyat semata-mata demi keuntungan politik murahan dan kelangsungan politik sempit," ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi, khususnya dari media sosial, agar tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum tentu benar.
Sebelumnya, sempat beredar infografis di media sosial yang mengatasnamakan salah satu media arus utama di Malaysia terkait kenaikan harga BBM.
Fenomena serupa juga sempat terjadi di Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia dengan cepat memberikan klarifikasi untuk meluruskan informasi yang beredar.
Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum memiliki rencana untuk melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak.
(Antara)