Siasat Cegah Defisit, JK Sarankan Pemerintah Evaluasi Anggaran dan Kurangi Subsidi

Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) meminta pemerintah melakukan evaluasi anggaran demi menjaga efisiensi dan mengurangi defisit atau utang negara.

Menurut Jusuf Kalla ada pos-pos anggaran yang memang perlu dikurangi, tetapi ada pos yang justru perlu dipertahankan.

JK mengingatkan pemerintah agar dapat mempelajari defisit dengan baik untuk mencegah utang membengkak.

Ia mengingat langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempertahankan batas defisit AapBN maksimal tetap di angka 3 persen. Oleh karena itu perlu adanya penghematan dengan cara mengurangi pengeluaran.

"Maka persoalannya adalah kalau tetap 3 persen berarti ada pengeluaran yang harus dikurangi.

Meski tidak membeberkan pos anggaran mana daja yang perlu dipangkas, JK menyebutkan sejumlah pos anggaran yang sebaiknya tidak dikurangi.

"Yang mana? Karena itu kita sarankan jangan mengurangi transfer ke daerah, jangan mengurangi biaya pendidikan, jangan kesehatan, infrastruktur PUPR jangan dikurangi itu. Kesehatan," tutur JK di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).

JK membeberkan alasan mengapa ia menyarankan tidak perlu ada penghematan di dalam lima pos anggaran tersebut.

"Karena kalau dikurangi itu sangat terkena masyarakat dan pendidikan di masa depan. Karena itu kita minta evaluasi anggaran-anggaran yang masih bisa katakanlah dikurangi, ditunda, dan sebagainya," kata JK.

"Tapi jangan lima hal ini karena itu sangat berbahaya di daerah gitu kan, Ya, sangat berbahaya di daerah. Itu antara lain, di samping masalah-masalah lainnya," sambungnya.

Pangkas Subsidi

Selain meminta evaluasi anggaran, JK menyarankan pemerintah melakukan pengurangan subsidi sebagai upaya mengurangi defisit.

"Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga, dan itu dilakukan di banyak negara," ujar JK menanggapi pertanyaan ihwal krisis energi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah.

JK menyampaikan pandangannya mengapa perlu ada pengurangan subsidi.

"Kenapa? Karena kalau harga murah seperti sekarang orang tidak cenderung untuk tidak berhemat. Dia akan jalan macet jalan karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus," kata JK.

JK menyadari pengurangan subsidi tentu akan berimbas terhadap kenaikan harga. Tetapi ia berkeyakinan langkah tersebut sudah tepat untuk mencegah utang membengkak.

"Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus tetapi utang akan menumpuk, dengan subsidi yang besar. Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang semua kita kena. Ah itu masalah utang, masalah energi," kata JK.

Selain berimbas terhadap kenaikan harga, JK memqhami akan ada gelombang protes dari masyarakat karena dampak pengurangan subsidi BBM. Tetapi menurutnya, pengguna BBM terbanyak merupakan masyarakat yang menggunakan mobil.

"Ya pasti sementara ada protes, tapi ingat yang paling banyak memakai BBM yang punya mobil, ya. Yang punya mobil itu pertama dia lebih mampu jadi kalau naik saja 20-30% itu bagi mereka tentu tidak, biasa saja. Kedua kalau motor tentu, bisa diatur," kata JK.

JK lantas menyinggung kebijakan pemerintah mengenai work from home (WFH) untuk ASN.

"Karena itu ada hubungannya dengan work from home, supaya tidak perlu work from itu boleh dibilang kita nanti bikin survei, Anda bikin survei, apa dikerjakan PSN pada saat work from home? Karena work from home itu umumnya administratif. Anda tidak bisa melayani masyarakat di rumahnya kan? Ah maka itu maka dua hal itu bersamaan, hampir bersamaan," tutur JK.

"Kalau masyarakat membatasi BBM itu, angkutan umum yang harus dipakai lebih banyak. Katakanlah di kantor harus bebas kendaraan, harus semua naik kendaraan umum. Itu bisa. Daripada tinggal di rumah, Anda tinggal di rumah 3 hari, kalau Anda tinggal di rumah 3 hari kan bosan juga, mau keluar lagi kan? Kalau keluar lagi pakai mobil lagi atau motor, ya sama saja sebenarnya," tuturnya.

Mengenai keberatan dari masyarakat bila subsidi BBM dikurangi, JK berpandangan masyarakat akan paham bila memang pemerintah memberikak pennjelasan dengan baik.

"Jadi pilihan, ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. 2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar," kata JK.

Ia mencontohkan sikap masyarakat di negara lain di ASEAN yang memahami mengapa saat ini harga BBM perlu penyesuaian.

"Jadi saya baru dari beberapa negara ASEAN, diundang, ya untuk bicara tentang ini. Semua naikan, di Thailand, di Malaysia, di Vietnam. Tidak ada demo apa-apa karena mereka masyarakat memahami bahwa ini terpaksa dilakukan untuk mengurangi beban pemerintah tahun ini.

"Dan kalau itu beban pemerintah artinya defisit, artinya utang, artinya beban kita semua. Ya, lebih baik kepada yang, agar kalau naik itu yang motor pasti kurang, pasti tinggal di rumah, pasti mungkin naik kendaraan umum macam-macam. Itu lebih efektif dibanding tadi itu harus semua tinggal di rumah, tapi dia keluar juga karena 3 hari itu long weekdays ya mungkin keluar kota malah orang ya seperti itu ya," pungkas JK.