KSPI Wanti-Wanti Gelombang PHK dalam 3 Bulan: Sektor Padat Karya Paling Terpukul

Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam tiga bulan ke depan seiring meningkatnya tekanan global akibat konflik geopolitik, khususnya eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Iran.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyebut sinyal awal sudah mulai terasa di level industri. Sejumlah perusahaan, kata dia, mulai memberikan indikasi efisiensi kepada serikat pekerja, meski belum sampai pada tahap PHK besar-besaran.

Said menyebutkan bahwa sektor padat karya menjadi yang paling berisiko terdampak, terutama industri tekstil, garmen, dan alas kaki.

“Paling besar sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan sepatu. Karena biaya solar tinggi untuk menyalakan mesin. Kebanyakan mereka menggunakan BBM swasta yang nonsubsidi,” kata Said kepada suara.com, dihubungi Senin (6/4/2026).

Kenaikan harga energi global yang dipicu konflik turut memperparah kondisi. Selain BBM, harga bahan baku dari negara asal impor juga ikut terdongkrak.

Said melanjutkan, saat ini lonjakan biaya produksi sebenarnya sudah mulai dirasakan pelaku industri. Namun, dampaknya belum sepenuhnya terlihat karena perusahaan masih mengandalkan stok bahan baku lama dan harga energi sebelumnya.

“Sudah ada kenaikan biaya produksi, terutama BBM nonsubsidi. Kedua, bahan material dari negara asal impor juga naik karena BBM mereka naik. Tapi kenapa belum efisiensi? Karena stok material di perusahaan masih ada dan harga BBM masih yang lama,” jelas Said.

Ia menegaskan, kondisi tersebut hanya bersifat sementara. Ketika stok habis dan perusahaan harus membeli bahan baku dengan harga baru, tekanan biaya akan semakin berat.

KSPI meminta pemerintah segera mengambil langkah antisipatif untuk meredam potensi PHK massal. Salah satu yang disorot adalah kebijakan terkait harga BBM.

Menurut Said, jika pemerintah belum mampu memberikan subsidi kepada pengusaha, setidaknya tidak menaikkan harga BBM dalam waktu dekat.

“Kalau pun tidak bisa mensubsidi BBM untuk pengusaha, jangan dinaikkan dulu. Kalau terus terjadi, pemerintah sebaiknya juga kasih pengurangan pajak,” kata dia.

Kebijakan tersebut dinilai penting agar perusahaan tidak melakukan efisiensi ekstrem yang berujung pada pengurangan tenaga kerja.