Usut Suap Mafia Cukai, KPK akan Panggil Lagi Bos Rokok Rokhmawan dan M. Suryo yang Sempat Mangkir!

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil kembali pengusaha rokok Rokhmawan dan M. Suryo sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai.

Kedua pengusaha tersebut sebelumnya kompak absen dari panggilan penyidik. M. Suryo tercatat mangkir pada Kamis (2/4/2026), sementara Rokhmawan tidak memenuhi panggilan pada Selasa (31/3/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan koordinasi terlebih dahulu untuk memastikan penjadwalan ulang terhadap keduanya.

"Tentu KPK akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan yang bersangkutan untuk pemenuhan penjadwalan ulang pemeriksaan berikutnya," ujar Budi kepada wartawan, Selasa (7/4/2026).

Menurut Budi keterangan dari M. Suryo dan Rokhmawan sangat krusial untuk membongkar jaringan suap yang melibatkan oknum pejabat Bea Cukai tersebut.

"Karena pada prinsipnya keterangan informasi dari setiap saksi pastinya dibutuhkan oleh penyidik untuk kemudian bisa mengungkap perkara ini menjadi lebih terang," ungkapnya.

Budi juga menjelaskan salah satu materi yang akan didalami ialah soal dugaan pemberian uang oleh para pengusaha rokok terhadap pihak Ditjen Bea dan Cukai. Sebab KPK mencium adanya praktik pemberian uang agar operasional perusahaan rokok berjalan "mulus".

Upaya pengusutan ini diperkuat dengan temuan bukti yang mencengangkan. Dalam serangkaian penggeledahan, termasuk di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, penyidik menyita uang senilai Rp5 miliar dalam bentuk pecahan mata uang asing.

"Di mana uang-uang itu diduga berasal dari para perusahaan yang melakukan pengurusan cukai," jelasnya.

Dugaan Suap 

KPK sebelumnya mengungkap adanya dugaan produsen rokok yang memberi suap ke pihak Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengakali cukai berasal dari wilayah Pulau Jawa.

Hal ini terungkap setelah Budiman Bayu Prasojo selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Jumat (27/2/2026).

Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan perkara hasil operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

Terbaru, KPK juga telah menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Budiman Bayu Prasojo (BBP) sebagai tersangka dugaan gratifikasi terkait importasi barang.

Sedangkan sebelumnya, KPK telah lebih dahulu menetapkan enam tersangka dalam perkara ini di antara; Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024-Januari 2026 Rizal (RZL), Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC) Sisprian Subiaksono (SIS), dan Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC) Orlando Hamonangan (ORL).

Selain itu, Pemilik PT BR John Field (JF), Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR Andri (AND) dan Manager Operational PT BR Dedy Kurniawan (DK) juga berstatus sebagai tersangka.

Terhadap Rizal, Sisprian dan Orlando selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b UU 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2021 dan 605 ayat 2 dan pasal 606 ayat 2 jo pasal 20 dan Pasal 21 uu no.1 tahun 2023 tentang KUHP.

Di sisi lain, John, Andri, dan Dedy selaku pemberi, disangkakan melanggar pasal 605 ayat 1 a dan b dan 606 ayat 1 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, Rizal, Sisprian, dan Orlando juga disangkakan melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2021 jo Pasal 20 jo Pasal 21 UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP.