KPK Buka Peluang Periksa Ono Surono Usai Penggeledahan Rumahnya

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait rencana pemanggilan Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Hal ini menyusul penggeledahan yang telah dilakukan penyidik di dua kediamannya di Bandung dan Indramayu, Jawa Barat.

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan suap ijon proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang menjerat Bupati nonaktif Bekasi Barat Ade Kuswara dan ayahnya, H.M. Kunang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ono Surono.

"Terbuka kemungkinan nanti untuk dilakukan penjadwalan pemeriksaan kepada ONS, ya," kata Budi kepada wartawan, Selasa (7/4/2026).

Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Ono diperlukan untuk mengonfirmasi sejumlah temuan penyidik dari hasil penggeledahan di rumahnya.

Dari penggeledahan di kediaman Ono di kawasan Kota Bandung, penyidik menyita dokumen serta uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan perkara suap ijon proyek. Sementara itu, dari rumahnya di Indramayu, penyidik mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik.

Sebelumnya, KPK juga mengungkap adanya dugaan bahwa Ono Surono menerima aliran dana dari pihak swasta, yakni Sarjan, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Dalam proses penyidikan, KPK sempat memeriksa Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut sebagai saksi pada Kamis (15/1/2026).

Kasus ini sendiri turut menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK), ayahnya H.M. Kunang (HMK) yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami, serta Sarjan (SRJ) dari pihak swasta. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (18/12/2025).

“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025).

Asep menjelaskan, Ade diduga mulai menjalin komunikasi dengan Sarjan setelah terpilih sebagai Bupati Bekasi. Sarjan diketahui merupakan pihak swasta yang menyediakan paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.

Dalam kurun waktu satu tahun, sejak Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade diduga secara rutin meminta ‘ijon’ proyek kepada Sarjan melalui perantara Kunang dan pihak lainnya.

“Adapun total ‘ijon’ yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai Rp9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam empat kali penyerahan melalui para perantara,” jelas Asep.

Selain itu, sepanjang 2025, Ade juga diduga menerima aliran dana lain dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp4,7 miliar.

“Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapatkan penerimaan lainnya, yang berasal dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp4,7 miliar,” tambahnya.

Dengan demikian, total dana ‘ijon’ yang diduga diterima Ade mencapai Rp14,2 miliar. Dalam operasi yang dilakukan, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200 juta di rumah Ade.

“Uang tersebut merupakan sisa setoran ‘ijon’ ke-4 dari SRJ kepada ADK, melalui para perantara,” tandas Asep.

Atas perbuatannya, Ade dan ayahnya selaku pihak penerima diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Sarjan sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor.