REGIONAL:
- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional menemukan dapur program Makan Bergizi Gratis yang tidak layak di Bandung Barat dan Cimahi.
- Temuan inspeksi mendadak mengungkap buruknya higienitas, struktur bangunan ekstrem, serta kacaunya alur produksi pada fasilitas pengolahan pangan tersebut.
- Badan Gizi Nasional akan mereformasi sistem insentif dapur berdasarkan luas dan kualitas fasilitas guna menjamin standar pelayanan tahun 2026.
Suara.com - Komitmen program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah diuji oleh temuan mengejutkan di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati, membongkar borok sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai sangat tidak layak.
Dalam inspeksi mendadak atau sidak acak di Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi pada Selasa malam (7/4/2026), Nanik menemukan fakta bahwa dapur-dapur bermasalah tersebut ternyata sudah beroperasi cukup lama.
“Semalam saya menemukan dapur-dapur MBG di Bandung Barat dan Cimahi yang tidak layak tapi sudah lama beroperasi sebagai SPPG,” ungkap Nanik dalam acara evaluasi di Bandung Barat, Rabu (8/4/2026).
Salah satu yang paling disorot adalah SPPG Tani Mulya 3 di Kecamatan Ngamprah.
Nanik menggambarkan kondisi dapur tersebut lebih mirip "goa" ketimbang fasilitas pengolahan pangan. Bangunan rumah tinggal berlantai tiga itu disulap menjadi dapur dengan posisi menurun ke bawah tanah.
Lantai paling bawah digunakan untuk persiapan bahan baku, lantai kedua untuk memasak, dan lantai permukaan tanah untuk pengemasan (pemorsian).
“Jadi dapur itu seperti goa ke bawah, dan dihubungkan dengan tangga terjal tanpa pegangan di sisi tangga,” beber Nanik.
Ia mempertanyakan bagaimana bangunan ekstrem tersebut bisa lolos verifikasi. Padahal, di awal program, standar teknis dapur sangatlah ketat.
"Dulu, lantai ada beda ketinggian 10 cm saja nggak akan diperbolehkan, mengapa ini bisa lolos?” cecarnya.
Tak hanya masalah struktur, faktor higienitas juga menjadi rapor merah. Di wilayah Colameng (Ngamprah) dan Citeureup (Cimahi), dapur MBG hanya menempati rumah warga seluas 150 meter persegi yang kondisinya sempit dan jorok.
Karena keterbatasan ruang, alur produksi menjadi kacau. Gudang peralatan tidak ada, tempat pencucian bahan pangan tercampur, hingga temuan paling fatal: akses masuk bahan baku, ompreng (wadah) kotor, dan distribusi makanan matang melewati pintu yang sama.
Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya fasilitas layak bagi petugas. Akibat ruang yang sesak, para relawan dan pengawas tidak memiliki tempat istirahat atau loker, sehingga mereka terpaksa tinggal di kost-kostan luar area dapur.
“Inilah kemudian jadi alasan mengapa Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan tidak memantau dapur saat memasak,” tegas Nanik.
Reformasi Insentif Dapur
Merespons temuan memilukan ini, BGN memastikan kualitas pelayanan MBG pada 2026 akan dirombak total. Selain standar makanan dan SDM, kualitas fisik dapur kini menjadi prioritas utama.
Nanik menegaskan sistem insentif flat sebesar Rp6 juta untuk semua dapur akan dihapus. Ke depan, besaran insentif akan disesuaikan secara adil berdasarkan luas dan kualitas fasilitas.
“Masa dapur bagus seluas 400 meter persegi disamakan dengan dapur yang jorok dan sempit,” pungkasnya.
TERPOPULER
