-
Iran mengancam hukum Israel karena melanggar poin gencatan senjata dengan menyerang wilayah Lebanon.
-
Presiden Pezeshkian sebut penghentian serangan di Lebanon adalah syarat utama perjanjian damai Teheran-AS.
-
Serangan Israel menewaskan 254 orang meski kesepakatan gencatan senjata baru saja diumumkan resmi.
Detail kesepakatan ini disampaikan langsung oleh Presiden Pezeshkian saat berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Emmanuel Macron.
Presiden Perancis tersebut dihubungi pada hari Rabu guna membahas perkembangan situasi keamanan di perbatasan Lebanon.
Pezeshkian mengungkapkan bahwa tuntutan berhentinya serangan Israel adalah satu dari sepuluh poin syarat yang dilampirkan.
Dalam dialog tersebut, ia juga menyinggung peran krusial Perancis sebagai penjamin dalam sejarah gencatan senjata sebelumnya.
Teheran merasa telah menunjukkan itikad baik dan sikap bertanggung jawab demi mengupayakan perdamaian yang berkelanjutan.
Langkah damai ini diambil untuk memuluskan jalan menuju resolusi akhir penghentian perang yang dimulai sejak Februari lalu.
Namun, realita di lapangan justru menunjukkan pemandangan yang sangat kontras dengan semangat perdamaian tersebut.
Hanya berselang sehari setelah pengumuman gencatan senjata, militer Israel meluncurkan serangan udara secara masif ke Lebanon.
Data dari Pertahanan Sipil Lebanon mencatat sedikitnya 254 nyawa melayang akibat serangan udara yang membabi buta.
Selain korban jiwa, tercatat ada 1.165 warga sipil lainnya yang mengalami luka-luka akibat hantaman proyektil.
Perbedaan pandangan yang sangat tajam kini terjadi antara pihak Iran dan otoritas Israel terkait aturan main.
Pejabat Iran dan Pakistan bersikeras bahwa Lebanon secara otomatis terlindungi dalam payung perjanjian dengan Amerika Serikat.
Di sisi lain, pemerintah Israel justru mengklaim bahwa Lebanon bukan merupakan bagian dari objek gencatan senjata.
Ketidaksamaan persepsi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya perang yang jauh lebih besar di masa depan.
Iran kini dalam posisi bersiap untuk memberikan balasan militer guna menegakkan poin-poin yang mereka anggap sah.