Akademisi: Pemerintah Harus Jelaskan ke Publik Aktor Utama-Sutradara Kasus Andrie Yunus

Suara.com - Akademisi Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta, Firdaus Syam, mendesak pemerintah membuka secara transparan aktor utama dan sutradara di balik kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Kontras.

Firdaus Syam menegaskan, tindakan brutal terhadap warga sipil tidak bisa ditoleransi tanpa penjelasan yang jelas.

“Pemerintah harus memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan kepada publik, bukan saja soal tindak kekerasannya, tetapi siapa aktornya dan siapa sutradaranya, itu harus dibuka,” ujar Firdaus dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Diskusi bertajuk Relasi Strategis Kementerian Pertahanan dan BAIS TNI dalam Desain Intelijen Nasional itu digelar oleh DPP Indonesia Youth Congress (IYC). Sejumlah narasumber hadir, di antaranya Ubedillah Badrun, Ray Rangkuti, Connie Rahakundini Bakrie, dan Al A’raf, serta diikuti mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum.

Firdaus menilai pengunduran diri Kepala BAIS TNI saja tidak cukup sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Firdaus Syam menegaskan, langkah tersebut hanya menyentuh aspek moral dan administratif, sementara dimensi hukum terkait dugaan pelanggaran HAM berat harus tetap diproses.

“Namun, aspek hukum yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat harus ditindak,” tegasnya.

Firdaus juga menyoroti perlunya reformasi di tubuh militer, baik dari sisi struktur maupun kultur.

Menurutnya, TNI harus fokus pada fungsi pertahanan dan tidak masuk ke ranah sipil maupun bisnis.

“Militer tidak boleh masuk wilayah administrasi sipil dan bisnis. Harus fokus menjaga alat pertahanan dan kedaulatan NKRI,” jelas Firdaus.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai tidak tepat jika kasus ini dibawa ke peradilan militer.

Ray Rangkuti menegaskan, tindak pidana dengan korban masyarakat sipil seharusnya diproses di peradilan umum.

“Tapi kalau ada anggota militer yang ganggu tetangganya, masa diadili di peradilan militer? Kan tidak logis,” ujar Ray.

Menurut Ray, peradilan militer semestinya hanya menangani kejahatan yang berkaitan langsung dengan tugas kemiliteran, seperti desersi atau pengkhianatan.

Karena itu, Ray meminta Panglima TNI menginstruksikan agar kasus Andrie Yunus diadili di peradilan umum demi menjaga kepercayaan publik.

“Kalau begini terus, citra TNI bisa merosot. Padahal selama ini tingkat kepercayaan publik terhadap TNI sangat tinggi,” katanya.

Di sisi lain, pengamat militer dan geopolitik Connie Rahakundini Bakrie mengingatkan bahwa intelijen strategis tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga penjaga demokrasi dan HAM.

Connie menilai lemahnya koordinasi dan minimnya transparansi bisa membuat intelijen menjadi ancaman bagi rakyat.

“Jika koordinasi lemah dan perlindungan HAM diabaikan, maka intelijen bisa menjadi ancaman bagi rakyatnya sendiri,” ujar Connie.

Connie juga menyinggung temuan investigasi media terkait dugaan penggunaan fasilitas negara dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Menurutnya, pola kejadian menunjukkan indikasi operasi yang terstruktur.

“Terlihat dari tahapan yang sistematis, mulai dari perencanaan hingga pelarian. Ini mengindikasikan operasi yang terstruktur,” pungkasnya.