- Gubernur Pramono Anung menginstruksikan ASN DKI Jakarta untuk tetap bekerja memberikan pelayanan publik secara optimal pada 10 April 2026.
- Kebijakan ini bertujuan memastikan roda pemerintahan serta kebutuhan warga di Jakarta tetap terpenuhi tanpa adanya kendala teknis berarti.
- ASN yang bertugas di Balai Kota tetap hadir fisik di kantor guna meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelayanan masyarakat.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengeluarkan instruksi tegas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan saat dirinya meninjau pengerukan kali di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026).
"Hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, saya tetap minta mereka untuk bekerja seperti biasa," tegas Pramono.
Kebijakan ini diambil guna memastikan roda pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan warga tetap berjalan tanpa kendala teknis.
Sejalan dengan arahan tersebut, sejumlah ASN yang berdinas di bidang pelayanan publik Balai Kota DKI Jakarta tetap memilih untuk hadir secara fisik di kantor.
Ridwan, salah satu ASN Diskominfotik DKI Jakarta, menyatakan bahwa bekerja dari kantor memberikan efektivitas lebih dalam melayani publik.
"Saya pribadi ya, lebih enak ngantor sih," ujar Ridwan di kantornya.
Bagi pegawai di bidang Humas, kehadiran di kantor mempermudah proses pengambilan keputusan dan pembuatan konten informasi bagi warga.
"Kami di bagian Humas kalau misalkan butuh-butuh pendapat masyarakat atau bikin konten, itu kan enakan di kantor," jelas Ridwan.
Meskipun terdapat rekan kerja dari dinas lain yang menjalankan sistem WFH, koordinasi antarlini dipastikan tetap berjalan lancar.
Kepatuhan para pegawai juga diuji dengan aturan ketat mengenai penggunaan kamera saat rapat virtual berlangsung.
"Nyalain kamera semua, nggak boleh yang nggak ada kamera," kata Ridwan menegaskan kedisiplinan rekan-rekannya.
Dedikasi para ASN menjadi kunci utama agar pelayanan publik di Jakarta tidak mengalami degradasi kualitas.
"Tetap kami utamain kepentingan pekerjaan dan kepentingan masyarakat," tutup Ridwan.