ASN WFH Diawasi Sistem Digital, Menteri PANRB: Bukan Soal Absensi Fisik

Suara.com - Pemerintah menegaskan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak mengendurkan pengawasan. Sebaliknya, sistem kontrol kini bergeser ke mekanisme berbasis kinerja yang dipantau secara digital.

Hal itu diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 1 April 2026. Skema kerja ASN diubah menjadi kombinasi empat hari work from office (WFO) pada Senin hingga Kamis dan satu hari WFH setiap Jumat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menegaskan fleksibilitas kerja tidak mengurangi tuntutan kinerja ASN.

“Setiap ASN terikat pada Sasaran Kinerja Pegawai yang terukur. Pengawasan dilakukan melalui sistem elektronik, bukan sekadar absensi fisik. ASN tetap bekerja lima hari penuh dengan target kinerja yang sama,” ujar Rini dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Ia menjelaskan, pengawasan kini tidak lagi bertumpu pada kehadiran fisik, melainkan pada capaian kerja yang dapat dipantau melalui sistem digital. Setiap pimpinan instansi memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan kinerja pegawai tetap optimal, termasuk saat menjalankan WFH.

Selain itu, pejabat pembina kepegawaian diwajibkan memantau pencapaian kinerja serta memastikan sistem pelaporan berjalan efektif. Evaluasi pelaksanaan kebijakan juga harus dilaporkan kepada Menteri PANRB paling lambat tanggal 4 setiap bulan berikutnya.

Pemerintah juga menegaskan sanksi tetap berlaku bagi ASN yang tidak memenuhi target kinerja, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai.

Rini menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

“Kerangka regulasinya sudah ada melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja ASN, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025. Sementara itu, secara sistem dan infrastruktur digitalnya ditopang oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” jelasnya.

Pemerintah memastikan kebijakan WFH tidak akan mengganggu layanan publik. Instansi diminta mengatur proporsi pegawai sesuai karakteristik layanan agar sektor esensial tetap berjalan optimal.

“Penerapan fleksibilitas kerja dilakukan dengan efektif sesuai kriteria, pengawasan, dan dukungan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi digital yang sesuai,” kata Rini.

Dengan skema ini, pemerintah menegaskan WFH bukan bentuk pelonggaran disiplin, melainkan bagian dari transformasi budaya kerja ASN menuju sistem yang lebih modern, adaptif, dan berbasis kinerja.