- Pakar kebijakan publik UGM mengkritik wacana sistem pendaftaran haji "war tiket" karena dinilai mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan pelayanan.
- Sistem ini sulit diterapkan karena berisiko menambah antrean 5,7 juta jemaah serta menciptakan kesenjangan akses teknologi bagi masyarakat.
- Penerapan mekanisme kompetitif ini dikhawatirkan memicu kecemburuan sosial, praktik percaloan digital, hingga berpotensi menggerus legitimasi politik pemerintah Indonesia.
Terakhir, ia mengingatkan kebijakan yang bersifat kompetitif seperti ini akan berisiko secara politik.
Terlebih dapat menggerus legitimasi pemerintah dan menjadi amunisi bagi kelompok-kelompok tertentu untuk menyerang kebijakan pemerintah serta menarik simpati kepada kelompok yang dirugikan.
"Pada titik puncaknya mobilisasi masyarakat akan mudah digerakkan," tandasnya.
TERPOPULER
